Seskab Teddy: MBG Tidak Mengurangi Program Pendidikan
Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya buka suara mengenai anggaran pendidikan yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Bahkan ada gugatan dari kelompok guru karena ada anggapan anggaran pendidikan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan," kata Teddy, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (27/2/2026).
"Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru," tambahnya.
Teddy menjelaskan MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Khususnya pada jenjang pelajar PAUD hingga SMA.
Selain itu, menurutnya penentuan anggaran pendidikan juga sudah disepakati oleh Pemerintah juga Badan Anggaran, DPR RI, dan dibacarakan saat Nota Keuangan APBN 2026 pada 15 Agustus 2025 lalu.
Untuk itu, Teddy, menegaskan bahwa program unggulan pemerintah ini tidak mengurangi program pendidikan yang berjalan. Bahkan menurutnya program strategis dari pemerintahan sebelumnya juga masih berjalan seperti Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar, dan lainnya.
"Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah," kata Teddy.
Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa pemerintah saat ini juga menambah program pendidikan melalui Sekolah Rakyat. Yaitu, program sekolah untuk anak-anak kurang mampu hingga ditampung dalam satu asrama, supaya kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dijamin.
Teddy juga membantah bahwa adanya sekolah terbengkalai karena berkurangnya anggaran pendidikan untuk MBG. Menurutnya persoalan sekolah rusak sudah ada sejak lama, dan itu menjadi kewenangan dari tingkat pemerintah daerah.
"Dan Anda harus ingat, sekolah itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Aturannya seperti itu. Jadi, SMA itu kewenangan gubernur, SD dan SMP itu kewenangan bupati dan wali kota," kata Teddy .
Saat ini, menurutnya, pemerintah sudah melakukan renovasi sebanyak 16.000 sekolah di tahun 2025 dengan total anggaran Rp 17 triliun. Pemerintah juga memberikan layar digital untuk pembelajaran di sekolah sebanyak 280.000 unit.
"Belum lagi nanti ada sekolah Garuda, ada sekolah terintegrasi, ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat, sedang berjalan. Jadi, saya mau sampaikan, tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah," tuturnya.
Kemudian, Teddy juga membantah banyak guru yang tidak diperhatikan karena anggaran yang berkurang akibat MBG. Padahal menurutnya pemerintah saat ini sudah memberikan insentif tambahan untuk guru honorer di tahun 2025.
"Ada lagi yang bilang, guru-guru tidak diperhatikan. Faktanya, ada tiga nih. Satu, mengenai guru honorer. Saya mau sampaikan bahwa secara kewenangan guru honorer itu ada di bawah pemerintah daerah. Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di jaman Presiden Prabowo. Menjadi Rp 400 ribu," katanya.
"Jadi anda bayangkan, selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik. Baru naik di tahun lalu. Menjadi Rp400 ribu. Itu satu," tambahnya.
Terkait dengan tunjangan guru non - ASN, pemerintah juga sudah menaikkan jumlahnya dari Rp 1,5 juta di tahun lalu menjadi Rp 2 juta. Teddy menambahkan pemerintah juga memberikan tunjangan honor melalui transfer ke daerah yang di beri tiga bulan sekali.
"Tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Dan sudah berjalan," kata Teddy.
Pada kesempatan itu, Teddy juga menjelaskan anggaran pendidikan yang disepakati dengan DPR di tahun ini mencapai Rp 769,1 triliun, yang merupakan 20% dari total APBN 2026 ini. Adapun peruntukan dan penggunaan anggaran itu sudah di sepakati oleh Badan Anggaran DPR RI.
"Anggaran pendidikan itu apa? banyak, isi, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, yang mana ketua Banggar-nya juga PDIP, gitu kira-kira," jelas Teddy.
Dari Lampiran VI Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026, tertulis Rp 223,55 triliun masuk dalam komponen anggaran untuk Badan Gizi Nasional, dari total anggaran pendidikan.
(emy/mij) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]