Utang Luar Negeri RI Naik, Ekonom Ingatkan Resiko Ini!

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV 2025 sebesar US$431,7 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya US$ 427,6 miliar.

Posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya US$ 210,1 miliar. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

Kepala Center for of Macroeconomics and Finance Indef M. Rizal Taufikurahman menilai kenaikan posisi ULN tersebut tetap berisiko walaupun masih berada di level moderat. Hal ini disebabkan oleh defisit fiskal yang melebar, suku bunga global tinggi, dan dolar AS kuat.

Dengan kombinasi tersebut, persoalan utama bukan besaran utang hari ini, melainkan biaya pembiayaan dan tekanan stabilitas makro ke depan.

Permasalahan berikutnya terletak pada kualitas penggunaan utang. Dalam praktiknya, tambahan pembiayaan lebih banyak berfungsi menjaga kesinambungan APBN melalui penutupan defisit dan pembiayaan ulang, bukan sepenuhnya memperbesar kapasitas produksi ekonomi.

"Utang baru akan berdampak pada pertumbuhan jika menciptakan sumber penerimaan masa depan seperti ekspor, hilirisasi, dan peningkatan produktivitas," ujar Rizal kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (20/2/2026).

Ketika beban bunga membesar, belanja produktif akan terdesak. Artinya, risiko Indonesia bukan gagal bayar, tetapi penyempitan ruang fiskal.

Batas aman praktis Indonesia berada sebelum rasio utang mendekati kisaran 45-50% PDB. Di atas level tersebut biasanya premi risiko meningkat, imbal hasil SBN naik, dan rupiah lebih volatil karena pasar mulai mempertanyakan keberlanjutan fiskal.

Saat ini posisi masih di bawah ambang itu, tetapi bantalan semakin tipis karena penerimaan negara tumbuh lebih lambat dibanding kebutuhan pembiayaan. Tanpa perbaikan tax ratio dan kualitas belanja, utang berpotensi menjadi masalah struktural.

Dengan demikian, Rizal menilai Indonesia belum menghadapi krisis utang, namun juga tidak lagi berada pada zona sangat nyaman.

"Tantangan utamanya adalah perubahan fungsi utang dari instrumen pembangunan menjadi instrumen menjaga stabilitas anggaran. Jika pertumbuhan dan penerimaan negara tidak meningkat, akumulasi utang perlahan akan menekan kapasitas fiskal dalam jangka menengah," ujarnya.

Di sisi lain, Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede menilai risiko yang perlu diwaspadai bukan semata level utang, melainkan kemampuan perekonomian menyediakan devisa untuk membayar jatuh tempo dan bunga, yang tercermin pada rasio pembayaran utang luar negeri Tier 1.

Pada triwulan IV 2025, rasio ini berada di 14,33%, yang memberi sinyal beban pembayaran relatif terkelola, tetapi tetap sensitif bila ekspor melemah atau biaya pinjaman naik kembali.

Pada saat yang sama, rasio utang luar negeri terhadap PDB pada triwulan IV 2025 sebesar 29,85% menunjukkan beban utang relatif moderat terhadap ukuran ekonomi. Namun rasio ini bisa naik secara mekanis bila nilai tukar melemah karena nilai utang dalam dolar akan tampak lebih besar dalam rupiah meskipun utangnya tidak bertambah.

Dari sisi kapasitas menghasilkan devisa, rasio utang terhadap ekspor pada triwulan IV 2025 sekitar 122,98% menegaskan bahwa ketahanan utang sangat bergantung pada kinerja ekspor.

"jika harga komoditas turun, permintaan mitra dagang melemah, atau hambatan perdagangan meningkat, maka rasio ini berpotensi memburuk meski posisi utangnya stabil," ujar Josua kepada CNBC Indonesia dikutip Jumat (20/2/2026).

Maka dari itu, Josua menilai kewaspadaan utama ke depan adalah menjaga kualitas pembiayaan pemerintah agar produktif dan tidak menambah beban pembayaran jangka pendek.

Selain itu, memperkuat basis ekspor bernilai tambah, memastikan pengelolaan risiko nilai tukar pada sektor swasta, serta memantau porsi utang jangka pendek berdasarkan sisa jatuh tempo yang pada triwulan IV 2025 berada di kisaran 18,12% terhadap total utang dan sekitar 49,99% terhadap cadangan devisa.

"Karena dua ukuran ini paling cepat mengubah tekanan likuiditas ketika sentimen global memburuk," ujarnya.