Lalu Lintas Dialihkan Efek Buruh Padati Kawasan Patung Kuda

Jakarta, CNBC Indonesia - Lalu lintas Jalan Medan Merdeka Selatan mulai dialihkan setelah massa buruh berdatangan ke lokasi titik kumpul sebelum menggelar aksi demo hari ini, Kamis (8/1/2025).

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia pada pukul 11:47 WIB, kendaraan dari arah Gambir atau Tugu Tani, tidak bisa langsung menuju Patung Kuda dan dialihkan melalui Jalan Agus Salim. Penutupan ini sudah dilakukan pada pukul 11:20 WIB.

Lalu lintas sempat tersendat karena konvoi buruh dari Balaikota ke lokasi demo, tepat di depan Gedung BSI.

Namun, lalu lintas dari Patung Kuda ke Gambir atau Tugu Tani, masih bisa dilewati oleh kendaraan.

Seperti diketahui, massa buruh dari KSPI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, akan menggelar demo di kawasan Patung Kuda, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan aksi demo hari ini masih berkaitan dengan kebijakan penetapan upah minimum tahun 2026 yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat, yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta peraturan pemerintah tentang pengupahan. Kebijakan itu juga dianggap memperlebar jurang ketimpangan sosial di kalangan pekerja.

"Ini tentang keadilan, konstitusi, dan masa depan buruh. Ketika pemerintah daerah mengabaikan peraturan terkait pengupahan dan Putusan MK, buruh tidak punya pilihan selain turun ke jalan dan meminta keadilan langsung kepada Presiden," kata Said Iqbal dalam siaran persnya, dikutip Kamis (8/1/2026).

Dalam aksi tersebut, buruh membawa dua tuntutan utama. Pertama, mereka meminta agar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 direvisi menjadi 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 5,89 juta per bulan. Selain itu, buruh juga menuntut pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 sebesar 5% di atas nilai 100% KHL.

Tuntutan kedua diarahkan ke Jawa Barat. Buruh meminta revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah agar dikembalikan sesuai rekomendasi masing-masing bupati dan wali kota.

Melalui aksi 8 Januari 2026, buruh DKI Jakarta dan Jawa Barat berharap Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan menginstruksikan Gubernur DKI Jakarta serta Gubernur Jawa Barat KDM untuk merevisi kebijakan upah minimum yang dinilai berorientasi pada upah murah dan bertentangan dengan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

"Bilamana tidak ada penyelesaian, aksi akan terus berlanjut dari waktu ke waktu, baik di Istana, Jakarta, maupun di Bandung," tegas Said Iqbal.