7 Update AS Bom Venezuela-Tangkap Maduro, 3 Negara Baru Bakal Diserang
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengguncang geopolitik Amerika Latin setelah memerintahkan serangan militer ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Ia bahkan menjebloskannya ke penjara "Hell on Earth", New York.
Operasi mendadak tersebut menandai eskalasi tajam keterlibatan Washington di negara kaya minyak itu. Trump secara terbuka bahkan menyatakan AS akan "mengendalikan" Venezuela demi memastikan transisi kekuasaan dan stabilitas regional.
Berikut tujuh update terbaru terkait invasi Trump terhadap Venezuela, seperti dikutip CNBC Indonesia dari berbagai sumber, Senin (5/1/2026):
1. Maduro Dijebloskan ke Penjara "Hell on Earth" di New York
Maduro dilaporkan dijebloskan ke penjara dengan tingkat keamanan tinggi di New York yang dijuluki "Hell on Earth", menyusul operasi militer mendadak AS yang menggulingkannya dari kekuasaan. Trump menegaskan Washington kini mengambil alih kendali Venezuela.
Maduro ditangkap dalam operasi gabungan militer AS setelah serangan udara menghantam Caracas pada Sabtu dini hari waktu setempat. Ia dan istrinya kemudian diterbangkan ke New York dan langsung ditahan sambil menghadapi dakwaan berat, mulai dari perdagangan narkoba hingga penyelundupan senjata.
Rekaman video yang diunggah Gedung Putih menunjukkan Maduro digiring agen federal dengan tangan diborgol. Ia tampak mengenakan sandal saat memasuki fasilitas penahanan di Manhattan sebelum dipindahkan ke penjara yang dikenal keras dan penuh kekerasan itu.
Penjara "Hell on Earth" disebut media AS memiliki kondisi ekstrem. Ada catatan pelanggaran hak asasi manusia.
"Selamat malam, selamat tahun baru," ucap Maduro singkat dalam bahasa Inggris saat dikawal petugas, seperti dikutip AFP.
2. Trump Ambil Alih Venezuela
Trump secara terbuka menyatakan Washington akan mengambil alih kendali Venezuela setelah Maduro ditangkap dan diterbangkan ke New York dalam operasi militer mendadak AS. Trump menegaskan AS tidak sekadar menggulingkan Maduro, tetapi juga akan mengatur arah pemerintahan Venezuela ke depan.
"Saya telah menunjuk orang-orang dari kabinet saya untuk mengelola situasi ini," kata Trump.
"Kami akan tetap di sini sampai transisi yang tepat dapat dilakukan," jelasnya.
Pernyataan tersebut memperkuat sinyal bahwa AS berniat memegang kendali langsung atas proses politik Venezuela. Trump bahkan mengecilkan peran oposisi domestik dan membuka peluang bekerja sama dengan Wakil Presiden Venezuela yang kini ditunjuk sebagai pemimpin sementara negeri itu, Delcy Rodriguez.
3. Venezuela Tunjuk Delcy Rodriguez Presiden Sementara
Mahkamah Agung (MA) Venezuela resmi menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara selama 90 hari, menyusul penangkapan Maduro. Keputusan ini sekaligus mendapat pengakuan dan dukungan dari militer Venezuela, di tengah ketidakpastian politik yang melanda negara kaya minyak tersebut.
Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez pada Minggu waktu setempat juga menyatakan militer mengakui Rodriguez sebagai pemimpin sementara negara. Pernyataan itu dibacakan Padrino dalam siaran televisi nasional, menegaskan dukungan terhadap putusan Mahkamah Agung.
"Kami mendukung keputusan Mahkamah Agung yang menunjuk Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara selama 90 hari," kata Padrino.
Ia juga menyerukan agar masyarakat kembali menjalani aktivitas normal. Ini kurang dari dua hari setelah serangan udara AS mengguncang ibu kota Caracas dan pasukan khusus menangkap Maduro beserta istrinya.
"Saya menyerukan kepada rakyat Venezuela untuk melanjutkan semua aktivitas mereka, ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan, dalam beberapa hari mendatang. Negara harus mengikuti jalur konstitusionalnya," ujar Padrino.
Padrino juga mengecam keras operasi Trump. Ia menyebut penangkapan Maduro sebagai "penculikan pengecut".
Dirinya mengklaim sejumlah pengawal presiden tewas "secara kejam," termasuk korban dari kalangan personel militer dan warga sipil Venezuela. Hingga kini, otoritas Venezuela belum merilis angka resmi korban luka maupun tewas akibat operasi AS.
4. Dunia Terbelah Usai Trump Gulingkan Maduro
Langkah Trump menggulingkan dan menangkap Maduro memecah respons dunia. Sejumlah negara mengecam namun ada yang men dukung.
Negara-Negara Mengecam
Negara-negara yang selama ini menjadi mitra dekat Caracas berada di barisan terdepan mengecam AS. China menyerukan agar Maduro segera dibebaskan dan menyebut operasi tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan Piagam PBB sementara Rusia menuntut Washington membebaskan Maduro karena terpilih secara sah.
Di sisi lain, Korea Utara (Korut) menyebut penangkapan Maduro sebagai "pelanggaran kedaulatan yang serius". Iran, yang hubungannya dengan AS juga memburuk, mengatakan pihaknya "sangat mengutuk serangan militer AS dan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan nasional Venezuela".
Di kawasan Amerika Latin, reaksi keras juga muncul. Meksiko misalnya, menyebut tindakan AS sangat membahayakan stabilitas regional.
Presiden Kolombia Gustavo Petro memperingatkan operasi tersebut merupakan "serangan terhadap kedaulatan Amerika Latin" yang berpotensi memicu krisis kemanusiaan. Kuba bahkan menuding AS melakukan "terorisme negara terhadap rakyat Venezuela".
Afrika Selatan (Afsel) juga ikut mengecam, menyatakan penggunaan kekuatan sepihak seperti Trump. Ini, ujar negeri itu, merusak stabilitas tatanan internasional dan prinsip kesetaraan antarbangsa.
Posisi Eropa
Respons Eropa menunjukkan perpecahan internal. Prancis, melalui Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot, menilai operasi AS merusak hukum internasional dan menegaskan krisis Venezuela tak bisa diselesaikan lewat paksaan meski Presiden Emmanuel Macron kemudian menyatakan rakyat Venezuela "hanya bisa bersukacita" atas kejatuhan Maduro.
Spanyol lebih keras menolak. Perdana Menteri (PM) Pedro Sanchez menyebut intervensi AS "melanggar hukum internasional". Ia mendorong kawasan menuju ketidakpastian dan militerisme.
Uni Eropa (UE) mengambil posisi hati-hati. Kepala kebijakan luar negeri UE Kaja Kallas menyerukan pengekangan dan penghormatan hukum internasional, sembari menegaskan Maduro "tidak memiliki legitimasi".
Pernyataan resmi UE kemudian ditandatangani seluruh negara anggota kecuali Hongaria. Negeri itu menekankan bahwa kehendak rakyat Venezuela adalah satu-satunya jalan memulihkan demokrasi.
Di sisi lain Inggris menyatakan sikap ambigu. PM Keir Starmer mengatakan London akan membahas situasi ini dengan AS, seraya menegaskan Inggris "tidak akan meneteskan air mata" atas jatuhnya "rezim" Maduro.
Negara-Negara Mendukung
Di sisi lain, beberapa negara justru memberikan dukungan terbuka. Italia menjadi pengecualian langka di Eropa. PM Giorgia Meloni, sekutu politik Trump, menyebut tindakan militer AS "sah" dan "defensif".
Ia bahkan mengatakan telah berbicara dengan tokoh oposisi Venezuela Maria Corina Machado. Ia sepakat bahwa penggulingan Maduro membuka "babak baru" bagi Venezuela.
Israel juga menyatakan dukungan penuh. PM Benjamin Netanyahu mengatakan Israel mendukung "tindakan tegas" AS untuk "memulihkan kebebasan dan keadilan".
Ukraina memilih fokus pada isu legitimasi. Menteri Luar Negeri Andriy Sybiga menyoroti penindasan pemerintahan Maduro dan menyatakan dukungan terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan kepentingan rakyat Venezuela.
PBB dan Vatikan
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan "sangat khawatir", memperingatkan bahwa tindakan AS dapat menjadi "preseden berbahaya" bagi tatanan global. Atas permintaan Venezuela, Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pertemuan darurat.
Paus Leo XIV juga turut angkat suara. Ia menekankan bahwa kesejahteraan rakyat Venezuela yang harus diutamakan di atas semua pertimbangan lainnya".
5. Ribuan Pendukung Maduro Turun ke Jalan
Ribuan pendukung mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro turun ke jalan di Caracas, Minggu (4/1/2025) waktu setempat. Mereka menuntut pembebasan pemimpin mereka yang ditangkap pasukan AS dan kini ditahan di New York.
Sekitar 2.000 orang memadati pusat kota Caracas dengan membawa bendera nasional Venezuela berwarna merah, biru, dan kuning. Aksi demonstrasi itu turut dikawal kelompok paramiliter dan pengendara motor yang dikenal sebagai pendukung setia Maduro.
"Bebaskan presiden kami," demikian bunyi salah satu poster yang dibawa demonstran, dengan latar gambar Hugo Chavez, pendahulu sekaligus mentor politik Maduro.
"Venezuela bukan koloni siapa pun," tulis poster lainnya.
Kemarahan massa tidak hanya ditujukan pada pemerintah AS, tetapi juga pada Trump secara pribadi.
"Pengedar narkoba dan teroris itu adalah Trump," kata salah satu warga Nairda Itriago (56) kepada AFP.
6. Pengkhianat
Di tengah demonstrasi, muncul pula spekulasi bahwa penangkapan Maduro melibatkan pengkhianatan dari lingkaran dalamnya. Beberapa pendukung mengungkapkan itu.
"Bagaimana mungkin pertahanan udara tidak berfungsi?" ujar seorang akuntan berusia 69 tahun yang memperkenalkan diri sebagai Papa Juancho.
"Nicolas Maduro disingkirkan oleh pengkhianat. Dengan tingkat pengamanan yang dimilikinya, ini seharusnya tidak pernah terjadi," tambahnya.
Nada serupa disampaikan putra Maduro, Nicolas Maduro Guerra. Dalam pesan audio yang beredar di media sosial, ia menyinggung kemungkinan adanya mata-mata di sekitar ayahnya.
"Sejarah akan membuktikan siapa pengkhianatnya," ujarnya.
7.3 Negara Baru Akan Diserang Trump
Setelah serangan ke Venezuela, Trump kini mengancam tiga negara baru. Mereka adalah Kolumbia, Greenland dan Kuba.
Kolombia
Trump secara terbuka mengatakan operasi militer terhadap pemerintah Kolombia adalah opsi yang menurutnya "terdengar bagus". Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat berbicara dengan awak media di dalam pesawat kepresidenan Air Force One, di mana ia melontarkan tuduhan keras terhadap pemerintah Kolombia dan secara tersirat menyasar Presiden Gustavo Petro.
"Kolombia juga sangat sakit, dipimpin oleh orang sakit, yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat, dan dia tidak akan melakukan itu terlalu lama," kata Trump, dilansir Reuters.
Greenland
Trump juga mengancam serangan ke Greenland, Denmark. Ia menilai Greenland sebagai bagian dari AS dengan alasan keamanan nasional.
"Kita membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, dan Denmark tidak akan mampu melakukannya," kata Trump.
Trump berdalih bahwa kepentingan AS di Greenland berkaitan dengan posisi strategisnya di Arktik. Termasuk kekayaan mineral penting yang dibutuhkan industri teknologi dan pertahanan.
"Kita memang membutuhkan Greenland, tentu saja. Kita membutuhkannya untuk pertahanan," kata Trump dalam wawancara telepon dengan The Atlantic.
Sebenarnya PM Denmark Mette Frederiksen menyebut klaim Trump sebagai tidak masuk akal. Dari Greenland sendiri, respons keras juga datang di mana PM Greenland Jens-Frederik Nielsen menyebut unggahan simbolik bendera tersebut sebagai tindakan "tidak sopan".
"Saya harus mengatakan ini dengan sangat jelas kepada Amerika Serikat: sungguh tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa AS harus mengambil alih Greenland," ujar Frederiksen, seraya meminta Washington berhenti "mengancam sekutu historisnya".
"Hubungan antarnegara dibangun atas dasar saling menghormati dan hukum internasional, bukan isyarat simbolis yang mengabaikan status dan hak kami," tulis Nielsen di media sosial X.
Kuba
Terakhir, Trump juga memberi ancaman ke Kuba. Ia mengatakan negara itu "tampaknya siap jatuh".
Ia menambahkan, pemerintah Kuba akan sulit "bertahan" tanpa subsidi energi dari Caracas. Meski demikian, Trump meremehkan kemungkinan aksi militer langsung terhadap Kuba.
"Saya rasa kita tidak perlu tindakan apa pun. Sepertinya ini akan mereda," ujarnya.
[Gambas:Video CNBC]