Apakah Trump Memang Bisa Seenaknya Bom Venezuela-Tangkap Maduro?
Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro, Sabtu dini hari waktu setempat. Presiden Donald Trump setelahnya memberi pernyataan, bahkan mengatakan akan "menjalankan negara itu" sampai terjadi transisi kekuasaan yang "layak".
Lalu apakah Trump memang bisa seenaknya menyerang suatu negara dan menangkap presidennya seperti yang terjadi di Venezuela? Apakah tindakan itu melawan hukum?
Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana serangan Trump ke Venezuela dan penangkapan ke Maduro bisa dianggap sebagai pelanggaran mendasar terhadap hukum Internasional. Ini dilarang dalam Hukum Kebiasaan Internasional yang diakomodasi Pasal 2 ayat 2 Piagam PBB.
"Suatu negara yang melakukan serangan ke negara lain, bahkan membawa kepala pemerintahan negara tersebut untuk diadili di pengadilan negara yang menyerang, secara hukum kebiasaan internasional dilarang," ujarnya ke CNBC Indonesia, dikutip Senin (5/1/2026).
"Hukum kebiasaan internasional ini telah diakomodasi dalam Pasal 2 ayat 4," tambahnya.
Perlu diketahui Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB sendiri berbunyi semua negara anggota wajib menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Namun AS menggunakan Pasal 51 Piagam PBB untuk menyerang Venezuela, terkait hak untuk membela diri atau right to self defense.
Ini terkait kampanye narkoba Trump. Ia sudah berbulan-bulan menggunakan perang terhadap narkoba untuk menyerang kapal-kapal Venezuela di Laut Karibia atau Pasifik.
Ia bahkan menuding Maduro terlibat organisasi narkoba Cartel de los Soles" (Kartel Matahari) sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO). Pernyataan ini didukung pula Departemen Luar Negeri AS- melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio- yang menyebut Cartel de los Soles, yang diduga terdiri dari perwira militer berpangkat tinggi, bertanggung jawab atas penyelundupan obat-obatan terlarang dalam jumlah besar ke AS.
Jaringan tersebut beroperasi di seluruh wilayah Venezuela dan memelihara hubungan langsung dengan kelompok gerilya Kolombia. Dari sanalah, narkoba dipindahkan secara internasional.
"Pasal 51 Piagam berbunyi: tidak ada ketentuan dalam piagam ini yang akan mengurangi hak inheren untuk membela diri secara individu atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata terhadap Negara Anggota PBB, sampai Dewan Keamanan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional," terang Hikmahanto lagi.
"Bagi AS perang melawan narkoba merupakan hal esensial untuk menjaga kepentingan nasionalnya," tambahnya.
"Presiden Maduro dianggap tidak mau kooperatif dalam upaya AS melawan para gembong Narkoba. Justru Presiden Maduro dianggap membiarkan negaranya dijadikan tempat para gembong Narkoba untuk mengirim narkoba ke AS."
Bukan Pertama Kali?
Apa yang dilakukan oleh Donald Trump bukan pertama kali bagi AS. Mengutip analisis The Guardian, di tahun 1990 ketika Presiden AS dijabat oleh George W Bush (Senior), Paman Sam melakukan serangan ke Panama dan membawa Presiden Panama ketika itu Manuel Noriega untuk diadili di Pengadilan Miami.
"Menjadi perhatian saat ini apakah AS akan melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB atas penggunaan Pasal 51 seperti ketika Rusia menyerang Ukraina?" ujarnya Hikmahanto lagi.
"Reaksi dari berbagai negara pun ditunggu. Terutama apakah negara yang menjadi sekutu AS akan membenarkan penyerangan tersebut mengingat belakangan negara sekutu mempertanyakan berbagai kebijakan Trump yang merugikan mereka," tambahnya.
"Negara seperti China dan Rusia dapat dipastikan akan mengutuk serangan AS ke Venezuela."
Bagaimana Aturan Hukum AS?
Sementara itu, sebenarnya AS sendiri memiliki aturan soal perang. Ini diatur dalam Resolusi Kekuatan Perang tahun 1973.
UU itu awalnya yang disahkan setelah perang Vietnam di tengah kekhawatiran luas tentang munculnya "kepresidenan imperialis". Ini mengharuskan presiden untuk memberi tahu Kongres dalam waktu 48 jam setelah mengerahkan pasukan ke medan perang dan menariknya setelah 60 hari, kecuali Kongres mengizinkan tindakan tersebut atau menyatakan perang.
Namun ketika Bush menyerang Panama, hal ini dilakukan tanpa deklarasi perang sebelumnya atau persetujuan kongres khusus. Ini dikecam Partai Demokrat, oposisi Trump yang berasal dari Partai Republik, menyebutnya terang-terangan melakukan pengabaian pada aturan "kekuasaan perang" Kongres.
Doktrin Monroe?
Sebelumnya Trump sendiri membenarkan serangan yang dilancarkan terhadap Venezuela mengutip kebijakan dari seorang presiden AS abad ke-19. Trump menyebut serangan yang menyebabkan Maduro ditangkap sebagai "pembaruan dari Doktrin Monroe", yang dideklarasi oleh presiden AS kelima tahun 1823, James Monroe.
"Doktrin Monroe adalah hal yang penting, tetapi kami telah melampauinya jauh, jauh sekali. Sekarang mereka menyebutnya dokumen Donroe," kata Trump.
"Dominasi Amerika di Belahan Barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi," tambahnya.
Doktrin Monroe pada dasarnya mendesak pembagian dunia menjadi lingkup pengaruh yang diawasi oleh kekuatan yang berbeda. Monroe pertama kali membicarakan doktrin tersebut pada tanggal 2 Desember 1823, selama pidato kenegaraan tahunan ketujuhnya kepada Kongres, meskipun doktrin tersebut baru dinamai menurut namanya beberapa dekade kemudian.
Ia memperingatkan kekuatan Eropa untuk tidak ikut campur dalam urusan Amerika, menekankan bahwa tindakan semacam itu akan dianggap sebagai serangan terhadap AS. Presiden menyatakan bahwa urusan Belahan Barat dan Eropa harus tetap terpisah dan tidak saling memengaruhi.
Dalam banyak aspek, Doktrin Monroe mendesak untuk mempertahankan status quo di Amerika, tetapi juga mendiktekan pelepasan Eropa dari wilayah tersebut. Pada tahun 1904, Presiden Theodore Roosevelt juga menambahkan Korolarium Roosevelt pada Doktrin Monroe, menegaskan hak AS untuk campur tangan di negara-negara Amerika Latin untuk mencegah campur tangan Eropa, terutama terkait utang atau ketidakstabilan, untuk menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan Washington di Belahan Barat.
(sef/sef)[Gambas:Video CNBC]