Suplai Nikel RI di Dunia Berlebih Sejak 2022, Benarkah?

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) membeberkan, bahwa produksi nikel Tanah Air sudah berlebih. Bahkan, kelebihan pasokan nikel dari Indonesia sudah terjadi sejak tahun 2022.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan hal itu terbukti dari produksi nikel dalam negeri yang terus meningkat.

Menurut catatannya, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disetujui oleh pemerintah untuk tahun 2025 ini sebesar 364 juta ton. Angka RKAB yang disetujui tahun ini lebih tinggi dibandingkan RKAB yang disetujui tahun 2024 lalu sebesar 319 juta ton.

Baca: Investasi Hilirisasi di Semester I-2025 Tembus Rp 280 Triliun

"Dari Januari sampai bulan Juni 120 juta (ton). Ini prediksi kami di tahun kuartal ketiga, kuartal keempat ini akan terserap sampai 150 juta (ton)," katanya kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Senin (28/7/2025).

Tingginya produksi nikel di Tanah Air juga dinilai membuat oversupply pasokan nikel dunia yang berimplikasi pada anjloknya harga nikel. Pihaknya mencatat, sejak tahun 2023 lalu, Indonesia menyumbang kelebihan pasokan nikel dunia hingga 31% ditambah dengan tahun 2024 yang juga tercatat nikel dunia lebih hingga 16%.

"Ya, karena berulang-ulang saya sampaikan sejak 2022 itu kita sudah over banget, lho. Tapi realisasinya tahun ini saja RKAB 2024 persetujuan RKAB itu di 319 juta, yang terserap cuma 220 juta. Itu di 2024," tegasnya.

Dengan begitu, dia mengatakan penambang nikel dalam negeri mengajukan RKAB berdasarkan jumlah cadangan yang tersedia, sedangkan pemerintah yang seharusnya memperhitungkan berapa RKAB yang disetujui untuk menyeimbangkan produksi dengan permintaan pasar.

"Jadi, kalau IUP (Izin Usaha Pertambangan) saya, misalnya, cadangan sekian, FS saya sekian, data eksplorasi saya sekian, itulah pengajuan kita. Nah, itu tidak dihitung dengan berapa kapasitas demand-nya. Nah, ini, kan, yang harus di-balancing dulu," tandasnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemerintah Akui Diprotes Pengusaha Tambang, Gegara Hal Ini..