Meski Tertinggal, Akademisi Apresiasi Kebijakan Satu Peta
Jakarta, CNBC Indonesia - Dekan Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada (UGM), Danang Sri Hadmoko mengapresiasi Kebijakan Satu Peta yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah.
Menurut Danang, langkah ini merupakan hal yang luar biasa dan Indonesia dinilai sudah menuju arah yang benar.
"Kita sudah menuju arah yang benar dan tinggal melakukan akselerasi," ungkap Danang dalam One Map Policy Summit 2024, Jumat (12/7/2023).
Selain itu, Danang juga menyebut Indonesia tidak perlu merasa tertinggal dengan negara yang lebih kecil, seperti Thailand dan Singapura yang sudah lebih lama memiliki peta seperti ini, bahkan dengan skala yang lebih besar.
Pasalnya menurut Danang, kedua negara tersebut negara kecil sementara Indonesia jika diekuvalenkan setara dengan Irlandia hingga Uzbekistan.
"Kita negara maritim dengan 17.000 pulau lebih karena itu kita tetap harus mengapresiasi pemerintah apalagi tantangan kita untuk membuat peta ini juga tentu sangat besar, termasuk kenyataan bahwa Indonesia berada di tiga lempeng tektonik yang masih aktif, banyak gempa, dan juga 127 gunung api yang masih aktif," tegas Danang.
Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia kini memiliki peta canggih yang bisa memotret seluruh kondisi wilayah di Indonesia. Peta itu dapat digunakan menyelesaikan masalah mulai dari konflik lahan, reforma agraria, hingga untuk cetak sawah.
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai mengatakan, peta canggih itu diberi nama Geoportal KSP 2.0 yang merupakan bagian dari Kebijakan Satu Peta (KSP). Di dalamnya ada peta tematik yang bisa diakses publik dengan sistem yang disebut Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).
"Kebijakan ini diharapkan bisa selesaikan masalah tumpang tindih lahan, konflik agraria ketidakpastian penggunaan lahan, yang selama ini kadangkala jadi hambatan signifikan dalam pembangunan nasional," kata Kepala Aris Marfai.
Aris mengatakan, pemanfaatan KSP kini sudah mampu digunakan untuk berbagai isu strategis, mulai dari reforma agraria, food estate dan Stranas PK-KPK, tata kelola perizinan sawit, tata kelola perizinan tambang timah, proyek strategis nasional maupun kawasan ekonomi khusus, hingga cetak salah.
"Untuk kebijakan lokasi cetak sawah misalnya, ini membantu melihat wilayah yang sesuai, wilayah yang kondisinya harus clean and clear, dan lain sebagainya. Kita misal perlu infrastruktur ketersediaan air, maka bisa saja kita overlay peta irigasi dan lahan baku sawah dan tutup layer lainnya. Jadi ini bisa bergerak dan menjangkau untuk banyak hal strategis," tutur Aris.
Publik pun bisa mengakses peta ini karena telah dibuka oleh pemerintah melalui Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2024. Yakni peraturan yang melengkapi Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan IG melalui JIGN.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada KKB, Penetapan Batas Kawasan Hutan Belum Kelar di Papua
