Pengusaha Desak Menkeu Teken PMK Bea Masuk 199% Atas Keramik China

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaku industri keramik nasional mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri keuangan (PMK) untuk bea masuk anti dumping (BMAD) atas keramik impor asal China. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, PMK itu mendesak diterbitkan segera untuk menghindari praktik aji mumpung oleh importir.

"Asaki telah menerima dan menyambut positif surat dari Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) berisi Penyampaian Laporan Akhir Penyelidikan Antidumping Pengenaan bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Produk Ubin Keramik asal China, tertanggal 2 Juli 2024. Yang mana setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan verifikasi lapangan ke China, telah terbukti benar ada tindakan dumping, seperti yang dilaporkan Asaki 1,5 tahun lalu," katanya kepada CNBC Indonesia, Rabu (3/7/2024).

"Asaki menilai besaran BMAD mulai dari 100,12% sampai 155% untuk kelompok berkepentingan yang kooperatif dan 199% untuk mereka yang tidak kooperatif dalam penyelidikan, telah mencerminkan keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap keberlanjutan industri keramik nasional yang babak belur dihantam impor," lanjut Edy.

Baca: Bahaya! Manufaktur RI Terancam Masuk Jurang, Ini Respons Kemenperin

Dia menegaskan, Asaki tidak anti keramik impor asal China dan tidak melarang impor. Hanya saja, imbuh dia, industri di dalam negeri menolak prakti perdagangan tidak adil (unfair trade)-nya. Yaitu, ujarnya, praktik dumping disertai predatory pricing yang merugikan industri keramik di dalam negeri.

"Asaki memohon atensi dan gerak cepat Menteri Perdagangan (Mendag) dan Menkeu segera mengeluarkan PMK BMAD untuk produk ubin keramik impor asal China. Karena sudah bisa dipastikan masa tenggang sampai PMK terbit akan dimanfaatkan oleh importir untuk melakukan importasi secara masif guna menghindari bea masuk yang baru (BMAD)," tukasnya.

"Asaki meyakini semakin cepat diberlakukan PMK BMAD tersebut maka akan mendongkrak kembali tingkat utilisasi produksi yang semester I tahun 2024 ini jatuh ke 63%, dari posisi tahun 2023 berada di 69% dan tahun 2022 ada di 75%," tambah Edy.

Dia berharap, PMK BMAD segera terbit sehingga dapat mengembalikan kejayaan industri keramik nasional yang utilisasinya mencapai 90% di tahun 2012-2014.

Dengan tindakan BMAD itu, kata dia, produk hasil produksi pabrik dalam negeri dan impor akan berkompetisi di level yang sama.

Baca: Bukti Nyata Keramik China Banjiri RI, Impor Tembus Rp 600 M Lebih

"Kehadiran BMAD juga akan mempercepat masuknya investasi baru dan penyerapan tenaga kerja baru. Beberapa pelaku utama importir telah melaporkan ke Asaki untuk membangun pabrik keramik di Indonesia seperti di Subang, Batang, dan Kendal," sebut Edy.

Hal itu, kata dia, seperti yang telah diterapkan oleh Amerika Serikat (AS), Uni eropa, Timur Tengah, dan Meksiko, yang lebih dulu menerapkan antidumping atas barang impor asal China. Dia mencontohkan, AS yang menerapkan BMAD 200-400%.

"Industri keramik nasional bisa pulih dan bangkit lebih cepat menjadi tuan rumah yang baik di negeri sendiri. Industri keramik nasional harus dipandang sebagai industri strategis yang menyerap 150.000 pekerja," pungkas Edy.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 'Senjata' Mematikan RI Lawan 'Banjir' Keramik Impor China Segera Rilis