Titipan Pengusaha ke Prabowo: Minta Kementerian Baru, Ini Bocorannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha properti mendorong presiden mendatang Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian baru, yakni membagi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Lukas Bong beralasan karena Kementerian yang ada saat ini tidak fokus pada sektor perumahan, padahal sektor ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menggerakkan ekonomi.

"Memang kita lihat ya rezim sebelumnya kelemahannya itu ya mengenai PUPR ya, harusnya PU terpisah, PR (perumahan rakyat) terpisah ya, kita lihat stagnannya properti di tanah air itu pengaruh dari sana juga, kita tahu menteri PUPR condong mungkin kita lihat kerjanya 70-80% ngurusin PU, karena itu kita lihat lebih populis lah kegiatan tersebut," kata dalam konferensi pers GPA The People's Choice 2024, dikutip Kamis (30/5/2024).

Pemerintahan dua periode ini banyak membangun jalan seperti jalan tol serta jalan nasional hingga pembangunan infrastruktur lainnya. Padahal, perumahan juga menjadi suatu kebutuhan pokok pada setiap orang. Lukas menilai negara-negara lain juga memiliki Kementerian tersendiri yang khusus mengurusi perumahan.

"Dengan adanya susunan kabinet baru mendatang harapan kita memang PR dan PU harus dipisah, supaya apa? Kalau kita lihat negara-negara tetangga mereka punya PR sendiri atau menteri perumahan rakyat sendiri. Jadi properti bisa berkembang, ada menteri khusus bisa mikirin untuk kebutuhan rumah untuk rakyat, jadi kita menyambut positif untuk itu," sebutnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Ikang Fawzi juga sebelumnya mendorong agar muncul Kementerian baru yang mengurus hal yang berdekatan dengan sektor perumahan.

"Perkotaan masalah banyak, jadi perlu Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, kita belum ada nih, perlu ada yang urus, nggak bisa dikasih ke Kemendagri atau PUPR sendiri misalnya, ini harus landasannya untuk memikirkan pemukiman secara terintegrasi," ujar Ikang beberapa waktu lalu.

Belakangan memang muncul mengenai isu rencana Prabowo Subianto menambah kursi kabinet menjadi 41 menteri dan pejabat setingkat menteri. Jumlah tersebut menjadi pusat perhatian, pasalnya jumlah tersebut merupakan tertinggi sejak Era Reformasi.