Ada Bocoran Kabinet Prabowo, Kementerian Perumahan Bakal Muncul Lagi

Romys Binekasri, CNBC Indonesia
14 May 2024 18:15
Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.
Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.
Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.
Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.
Foto: Muhammad Luthfi Rahman

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa pada pemerintahan baru mendatang yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto, akan kembali membentuk Kementerian Perumahan. Kementerian Perumahan Rakyat sempat dilebur pada 2014 dengan Kementerian PU.

"Ini saya dengar mungkin ke depan akan ada pemisahan, bahwa ada Kementerian Perumahan lagi ke depan. Jadi benar-benar fokusnya diubah ke agenda perumahan lagi," ujarnya dikutip Selasa (14/5).

Menurutnya, dengan kembali dibentuknya Kementerian Perumahan, BUMN terkait bersama pemerintah dapat berfokus pada target pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat.

"Kita bisa lebih erat dengan pemerintahan untuk membangun konsep development yang lebih teregulasi," sebutnya.

Namun, pria yang akrab disapa Tiko ini mengungkapkan, nantinya Perumnas akan bertugas untuk menutup kesenjangan atau gap kebutuhan perumahan yang sebanyak 12 juta rumah.

"Inginnya kita kan kalau bisa dukungan pemerintah ini kuat untuk perumahan rakyat dalam bentuk berbagai macam pembiayaan, penyerahan lahan-lahan yang tidak termanfaatkan, termasuk juga pembiayaan," ungkapnya.

Tiko menjabarkan lebih jauh, terkait pembiayaan perumahan masyarakat, akan ada dua sisi, nantinya FLPP akan diperluas dengan subsidi bunga dan sebagainya, di sisi lain juga penguatan para pengembang.

"Terutama Perumnas yang merupakan Perum, supaya mereka punya kemampuan untuk membangun dengan kecepatan tinggi dan skala besar. Sehingga backlog 12 juta ini pelan-pelan bisa kita tutup bertahap," katanya.


(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article BTN: Tempat Berteduh dan Bertumbuh

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular