Harga Pangan-Sekolah-Kontrakan Naik, Buruh Nyerah Bila Dipotong Tapera

Ferry Sandi, CNBC Indonesia
31 May 2024 16:25
Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.
Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.
Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.
Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.
Foto: Muhammad Luthfi Rahman

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan buruh menolak keras adanya potongan gaji untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Apalagi saat ini pangan tinggi semua naik, biaya sekolah, kontrakan naik sehingga makin berat.

Buruh menilai program ini tidak matang dan hanya memberatkan buruh di situasi sulit. Parahnya, serikat buruh menduga program ini menjadi cara untuk bagi-bagi jabatan.

"Dugaannya ujung-ujungnya bagi-bagi kedudukan tim-tim sukses jadi komisaris di Tapera, Direktur di Tapera, kan gede gajinya, nggak jauh beda dengan BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan levelnya badan. Untuk memfasilitasi orang tim suksesnya ditaruh di situ," kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat kepada CNBC Indonesia, Jumat (31/5/2024).

Kondisi itu tidak elok utamanya jika melihat kesulitan buruh yang terjadi belakangan ini. Di sisi lain, potongan upah tersebut dapat menyulitkan kondisi buruh yang kian terhimpit.

"Saya menduga Tapera untuk mendudukkan para orang-orang dekat dia jadi direktur, dewan komisaris, uangnya dari buruh yang dipotong. Feeling saya waktu jadi ketua wakil ketua LKS Tripartit, dibentuk badan kaya BPJS bentuknya, kan ada Dewas, Komisaris-komisaris," kata Mirah.

Di sisi lain, Ia menyetujui sejumlah riset bahwa pekerja RI kesulitan menabung belakangan ini. Jangankan untuk itu, sekedar melanjutkan hidup pun kondisinya makin pelik. Kenaikan harga pada banyak aspek seperti pangan dan pendidikan sudah sangat mencekik kehidupan pekerja.

"Ketika pangan tinggi semua naik, biaya sekolah, kontrakan. Sekarang artinya biaya hidup tinggi karena situasinya harga-harganya tinggi. Belum lagi nanti kemungkinan harga listrik September naik, kemudian juga BBM," sebut Mirah.


(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gaji Rp5 Juta Dipotong Tapera Rp126 Ribu, Buruh Ngotot Ogah Tapera

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular