Begini Cara Pemerintah Capai Target SDGs di Bidang Air Bersih
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengelolaan air yang berkelanjutan merupakan salah satu elemen penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sejalan dengan itu, Indonesia juga telah menerapkan target 100% akses air minum layak di Indonesia pada tahun 2020-2024, dan 15% air minum aman.
Bahkan, Presiden RI Joko Widodo juga mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Dalam Inpres ini, Presiden menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan, merencanakan dan menyediakan kesiapan teknis dan nonteknis, menyusun kebijakan, program dan kegiatan berkelanjutan, memantau, sampai mengevaluasi dan menyelesaikan kendala dan hambatan dalam percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik.
Meski demikian, Inpres ini dirasa tidak cukup menjadi satu-satunya modal untuk mencapai target SDGs. Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Air, Firdaus Ali, menjelaskan Inpres No.1/2024 hanya akan mampu memperkecil ketidaktercapaian target SDGs sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 dan 2024 yang menetapkan cakupan perpipaan untuk air minum dan sanitasi dapat mencapai 30% pada 2030.
Pasalnya penambahan populasi 1,36% per tahun, belum diimbangi cakupan perpipaan yang mumpuni atau hanya 0,5%. Untuk itu, ia menilai pencapaian SDGs di bidang air memiliki urgensi tinggi dan dibutuhkan berbagai pembiayaan baru ke depannya.
Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia terus berupaya mendorong penyelesaian krisis air bersih dan juga sanitasi. Tidak hanya lewat sinergi dengan kementerian dan lembaga, Pemerintah Indonesia juga aktif terlibat dalam berbagai upaya internasional untuk menyelesaikan permasalahan ini. Salah satunya lewat gelaran World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan pada 18 Mei 2024 mendatang di Bali.
Pasalnya, pada 2050 diperkirakan 9,5 miliar masyarakat dunia akan membutuhkan air bersih. Melihat hal itu tentu inovasi dan sinergi yang kuat harus dilakukan oleh semua pihak, agar tantangan ini bisa diatasi.
"Tanpa inovasi, mustahil mengatasi permasalahan terkait air," kata Firdaus, dalam Workshop Sustainable Water Finance yang digelar di Jakarta Februari lalu, sebagai salah satu kegiatan menuju World Water Forum ke-10.
Untuk menstimulasi sektor pembiayaan tersebut, pemerintah juga berencana untuk memberikan insentif bagi investor yang berminat untuk menggarap proyek-proyek perpipaan di Indonesia.
Menurutnya, perkembangan pembiayaan saat ini sudah lebih baik. Karena banyak skema yang bisa dilakukan pemerintah dalam mendorong program-program percepatan infrastruktur, di antaranya ada kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau (KPBU), kemudian ada juga business to business, terutama BUMD baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan badan usaha.
Dunia Belajar dari Indonesia di World Water Forum ke-10
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri menyebutkan, World Water Forum ke-10 pada Mei 2024 menjadi wahana bagi negara-negara sedunia mempelajari cara Indonesia memenuhi target SDGs 2030. SDGs menjadi program pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ditargetkan tercapai pada 2030.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Tri Tharyat mengatakan, hingga 2023 pemenuhan target SDGs Indonesia telah melampaui 60%. Sementara capaian global baru 12%, padahal targetnya akses air secara aman 2030 bisa mencapai 100% secara global.
"Sementara Indonesia sudah mencapai 60%, oleh karena itu banyak negara yang ingin tahu bagaimana Indonesia bisa mencapai hal seperti itu di tengah Covid-19, krisis keuangan dan pangan global, serta energi," ungkap Tri dalam Konferensi Pers Virtual menuju World Water Forum ke-10 bertajuk "Hydro-Diplomacy: Solusi Jitu Atasi Masalah Air Global" yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri, senin (29/4/2024)
Ditambah lagi, menurut Tri, diplomasi air yang dimiliki Indonesia, menarik bagi berbagai negara. Indonesia memiliki center of excellence, baik oleh PUPR, BRIN, dan BMKG yang akan disinergikan pasca World Water Forum. Center of excellence ini akan jadi hub dan kerja sama koordinasi, pengetahuan di bidang air dan iklim, bersama dengan center of excellence lain di Asia Pasifik, termasuk juga kerja sama dengan UN Water.
Di sisi lain, pembangunan berkelanjutan untuk mencapai target 2030 tidak hanya diserahkan ke masing-masing negara. Dia menegaskan, harus ada kerja sama erat dan tidak bersyarat agar semua negara, terutama negara berkembang, bisa mencapai target.
"Masih ada waktu enam tahun dan kita akan mendorong negara-negara untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan berkelanjutan," jelas Tri.
Ke depannya, pemerintah akan konsisten membawa hasil dari Bali, baik ke PBB maupun organisasi terkait perubahan iklim, organisasi meteorologi dunia, kesehatan dunia, dan masih banyak lagi.
"Tidak hanya akan berhenti di Bali dan hydro diplomacy akan konsisten dilakukan pemerintah Indonesia," pungkas Tri.
Diketahui Kementerian PUPR bakal menyelenggarakan World Water Forum ke-10. World Water Forum bertujuan memperkuat kolaborasi dan kemitraan global untuk mencari jalan dan mengatasi tantangan air dan sanitasi. Selain itu ada beberapa tujuan turunan yang ingin dicapai dalam setiap gelarannya.
Pertama adalah meningkatkan nilai strategis air dengan membangun komitmen politik dalam pemajuan manajemen air dan sanitasi (SDGs 6).
Kedua, meningkatkan awareness terhadap air sebagai critical concern global. Lalu yang ketiga sebagai multi-stakeholder event untuk mendiskusikan dan berbagi pengalaman serta mengembangkan pengetahuan dan praktik baik dalam tata kelola air dan sanitasi.
World Water Forum ke-10 fokus membahas empat hal, yakni konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation), ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters).
Sebanyak 244 sesi dalam forum tersebut diharapkan dapat memberikan hasil konkret mengenai pengarusutamaan pengelolaan air terpadu untuk pulau-pulau kecil atau Integrated Water Resources Management (IWRM) on Small Islands, pembentukan pusat keunggulan atau praktik terbaik untuk ketahanan air dan iklim atau Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), serta penetapan Hari Danau Sedunia.
Pemerintah Indonesia mengundang 43 duta besar dan empat organisasi internasional untuk turut berpartisipasi dan menyukseskan World Water Forum ke-10 yang akan digelar di Bali pada 18-24 Mei 2024.
(rah/rah)
Next Article Dukung WWF 2024, Workshop ke-4 Terkait Global Water Fund Siap Digelar
