
Jokowi Ultimatum Perusahaan Tambang, Ini Reaksi Pengusaha

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) angkat suara perihal ultimatum Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelaksanaan reklamasi pascatambang.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi meminta agar perusahaan tambang langsung memperbaiki lahan setelah tambang berakhir. Presiden Jokowi bahkan mewanti-wanti agar lahan tambang jangan dibiarkan ditinggal tanpa adanya proses pemulihan lahan atau reklamasi pascatambang.
Sekjen AETI Jabin Sufianto mengatakan bahwa perusahaan tambang mendukung upaya pemerintah mendorong perusahaan untuk melakukan reklamasi lahan.
"Saya senang sekali. Ini yang saya tunggu-tunggu padahal soalnya beneran, kami di industri timah sudah menjalankan ini," jelas Jabin kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Senin (25/9/2023).
Selain itu, dia mengatakan bahwa pihaknya juga telah melakukan kajian bersama dengan timnya untuk mengatasi isu pertambangan beserta lingkungannya.
"Waktu itu saya langsung saya dengan team working group itu langsung mencoba gimana untuk menangani isu-isu tambang-tambang atau penuduhan-penuduhan lingkungan dan child labor dan lain-lain," tambahnya.
Dia pun mengaku bahwa pihaknya pernah mengusulkan agar lahan bekas tambang dijadikan lahan produktif yang nantinya bisa jadi sumber penghasilan masyarakat sekitar setelah tambang berhenti beroperasi. Misalnya, lahan bekas tambang dijadikan area pertanian untuk bercocok tanam cabai, nanas, dan lainnya.
"Dulu ide kami gini malah. Ide kami adalah kami beride bahwa supaya lahan eks tambang menjadi lahan produktif yang bisa untuk menjadikan sesuatu penghasilan untuk masyarakat setelah tambang," tuturnya.
"Apa saja yang bisa menghasilkan dan apa yang bisa cocok, yang tadi kan dibilang adaptasi. Itu benar penting. Saya senang sekali bahwa ini digodok, saya mendukung ini. Bahkan ini saya tunggu-tunggu," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Jokowi bahkan menyebutkan pihaknya akan terus memantau satu per satu lahan bekas tambang.
"Tapi hati-hati saya ingatkan kalau di sini ada perusahaan tambang yang hadir, setelah nambang diperbaiki lahan itu setuju? jangan ditinggal dibiarkan, akan saya cek satu satu," tuturnya saat memberikan sambutan pada Festival LIKE di Indonesia Arena GBK, Jakarta, dikutip Rabu (20/09/2023).
Ultimatum yang diberikan Presiden Jokowi itu berkaitan dengan adanya 'malapetaka' atau ancaman perubahan iklim di dunia. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyebut, kini ada peraturan yang dirilis terkait setiap perusahaan tambang harus memiliki pusat persemaian (Nursery Center).
"Dan sekarang ada Permen (Peraturan Menteri) baru keluar, setiap perusahaan tambang harus memiliki pusat persemaian," ucap Jokowi.
"Harus punya Nursery Center, sehingga habis nambang langsung tanam supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan. Wajib, karena Permennya baru keluar," tegasnya.
Dalam acara itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan masalah iklim yang menerpa dunia belakangan ini. Ia memberikan pesan kehati-hatiannya atas ancaman perubahan iklim tersebut.
"Hati-hati hati-hati, ancaman perubahan iklim sudah nyata dan sudah kita rasakan dan dirasakan semua negara di dunia. Suhu bumi semakin panas cuaca juga semakin panas kekeringan ada di mana-mana bukan hanya di Indonesia saja," tegasnya.
Hal ini, kata Jokowi mengakibatkan munculnya berbagai macam krisis, salah satunya pangan. Banyak negara kini kesulitan untuk mendapatkan pangan, baik dari produksi dalam negeri maupun impor.
"Akhirnya ada krisis pangan, beberapa negara kekurangan pangan baik itu gandum, beras," ujarnya.
Persoalan ini semakin rumit ketika belasan negara memilih untuk menahan ekspor, khususnya beras.
"Yang biasanya negara-negara itu mengekspor berasnya 19 negara sekarang sudah setop ngerem ekspornya, tidak diekspor lagi sehingga banyak negara yang harga berasnya naik termasuk di Indonesia sedikit naik," terang Jokowi.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Bakal Setop Ekspor Timah, Ini Reaksi Pengusaha
