Bentrok di Rempang Buat Jokowi Murka, Ini Duduk Perkaranya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluapkan kemarahan pasca kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Jokowi meminta persoalan ini segera diselesaikan dengan cepat dan tepat tanpa ada pendekatan represif ke masyarakat.

"Jika ada persoalan permasalahan baik itu soal lahan baik itu soal pembiayaan anggaran baik perizinan tolong segera di komunikasikan. Segera cari solusi inovatifnya," ujar Jokowi dalam acara Infrastructure Forum di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta, dikutip Kamis (14/9/2023)

"Dan ini selalu saya ingatkan jangan justru menggunakan pendekatan represif," tegas Jokowi.

Baca: AS Hengkang, Proyek Kebanggaan Jokowi Terganjal Hal Ini..

Bagaimana duduk perkaranya?

Rempang Eco City akan menjadi lokasi pabrik yang dioperasikan oleh produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd. Perusahaan itu pun telah berkomitmen untuk membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai US$11,5 miliar di taman tersebut dan menjadikannya sebagai pabrik kaca kedua terbesar dunia setelah di China.

"Jadi di luar China ini pabrik yang besar dan produknya itu pabrik kaca untuk berbagai macam jenis dan solar panel," kata Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, dikutip Kamis (14/9/2023).

Bahlil mengakui, ialah yang menandatangani nota kesepahaman dengan pihak investor untuk pembangunan pabrik di Rempang. Menurutnya, ini semata demi kepentingan negara untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan pendapatan negara dari sisi nilai ekspor.

"Kenapa itu saya lakukan karena saya melihat ada penciptaan nilai tambah yang signifikan dan kita akan menjadi negara yang ekspor produknya dan kita dapat pajak di sana," ucap Bahlil.

"Dan ada neraca perdagangan di sana, dan ada penciptaan lapangan pekerjaan di sana, dan ada kontraktor di sana, dan supplier yang nota bene nya anak-anak republik ini," ungkapnya.

Baca: Jokowi Turun Tangan Masalah Rempang, Begini Pernyataannya

Karena telah menandatangani MoU, dan langsung terjun ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya di pulau Rempang, Bahlil mengaku telah memiliki pegangan dalam penyelesaian masalah di Pulau Rempang itu, meski sebelumnya telah dilakukan secara baik-baik.

Ia menyebutkan, setidaknya ada tiga poin yang menyebabkan masalah Rempang seperti saat ini. Pertama ialah kurangnya sosialisasi yang baikk oleh otoritas Batam, seperti para pejabat daerahanya hingga BP Batam.

"Dan kemarin Pak Presiden udah perintah saya untuk turun langsung ya itu memang tanggung jawab Menteri dari anak kampung. Waktu saya turun sempat bertemu dengan rakyat, kecil-kecilan kok tapi baik kok insya Allah kalau kita baik-baik, mereka juga ngomong baik," ucapnya.

Kedua, ia melanjutkan, permasalahan di Rempang juga terjadi akibat wilayah itu pernah diberi izin terhadap enam perusahaan. Namun, izin itu setelah diusut-usut ditemukan bahwa ada kekeliruan prosedur, maka selanjutnya dicabut dan hingga kini belum ketahuan apa yang terjadi di baliknya.

"Kalau yang punya hak kita apresiasi tapi kalau yang tidak punya hak, merasa lebih berhak, negara enggak boleh kalah juga dari begini-begini, enggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita pakai seminar saja semua," tegas Bahlil.

Baca: Marah Jokowi ke Bawahan Soal Rempang: Jangan Asal Sebut Beres

Terakhir, ia menekankan, harus diakui juga bahwa permasalahan Rempang ada keterlibatan pihak asing. Ia menilai ini karena tidak semua negara itu senang dengan Indonesia jika terus menerus mampu mengelola ekonominya dengan baik hingga cepat jadi negara maju. Salah satunya dengan hilirisasi.

Pada saat pemerintah membentuk Batam sebagai daerah industri sesuai sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 74 Tahun 1971 untuk menyaingi Singapura, menurut Bahlil juga sudah banyak sekali gangguan di wilayah itu. Maka, ia mengaku aneh bila faktor asing dikesampingkan saat ini.

"Saya coba untuk memakai analisis itu dalam konteks ini jadi menurut saya dan ini sudah viral ada bule yang ngomong tentang itu agak merisaukan kita juga ngapain bule ngurus negara kita, ini lembaga politik kajian kita tidak boleh administratif," ucapnya.

Oleh sebab itu, Bahlil memastikan bahwa ke depan penyelesaian masalah di Rempang akan dilakukan secara baik-baik sesuai Perintah Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan, juga mendapat dukungan dari menteri-menteri lain yang lebih senior untuk menyelesaikan masalah di sana.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sempat Mencekam! BP Batam Blak-blakan Soal Kisruh di Rempang