
Dapat Bisikan OECD, Sri Mulyani Bagikan Kabar Baik Nih!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan kabar baik terkait dengan ekonomi global. Hal ini dibagikannya selepas mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Sekjen OECD Mathias Cormann, Kamis (10/8/2023).
Menurutnya, OECD akan melakukan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menyusul adanya perbaikan kondisi di Eropa. Saat ini, OECD memperkirakan pertumbuhan global sebesar 2,7% di 2023 dan naik menjadi 2,9% pada 2024.
"Tadi kita berdiskusi gimana kondisi ekonomi di dunia dan OECD menyampaikan kondisinya relatif agak membaik dibandingkan proyeksi tahun lalu yang menyebutkan Eropa akan mengalami resesi dan inflasinya akan cukup tinggi, tapi perkembangan terakhir agak membaik dan itu memberikan dampak positif," kata Sri Mulyani, dikutip Jumat (11/8/2023).
Perbaikan ini terkait dengan kondisi ekonomi Eropa. Sri Mulyani mengatakan OECD melihat perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di benua biru nampaknya akan membaik tahun ini.
"Proyeksi tahun lalu yang menyebutkan Eropa akan mengalami resesi dan inflasinya akan cukup tinggi, tapi perkembangan terakhir agak membaik dan itu memberikan dampak positif demikian juga yang lain," ungkap Sri Mulyani.
Selain soal ekonomi global, Sri Mulyani mengungkapkan Sekjen OECD mengapresiasi leadership Presiden Jokowi dalam melakukan langkah-langkah reformasi di bidang investasi iklim dan perekonomian.
Dia juga menjelaskan pembicaraan antara Presiden dan Cormann yang dilakukan terkait minat Indonesia menjadi anggota dari OECD.
"Tadi dijelaskan bagaimana proses dari membership OECD bisa dilakukan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (10/8/2023).
Dia menjelaskan keinginan Presiden Joko Widodo menjadi bagian dari OECD itu bisa berjalan dengan baik dan cepat. Di mana manfaat OECD itu diyakini bisa memperbaiki kualitas kebijakan dan birokrasi di Indonesia.
Menurut Sri Mulyani, Indonesia sudah memiliki modal untuk menjadi anggota OECD. Di mana kerja sama yang dijalin kedua pihak sudah berjalan lama seperti survei ekonomi.
Selain itu, kebijakan mengenai BUMN, pajak, capital movement, public procurement, kebijakan anti korupsi dan lingkungan sudah sesuai dengan syarat keanggotaan OECD.
"Sehingga ketika Indonesia mau menjadi anggota OECD kita tidak memulai dari nol sama sekali," katanya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Apa Manfaat Indonesia Jadi Anggota OECD?