Apa Manfaat Indonesia Jadi Anggota OECD?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Republik Indonesia Joko Wisodo bertemu dengan Sekretaris Jenderal Organization for Economic Co-operation and Development Mathias Cormann di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/8/2023). Dalam kesempatan itu, Jokowi juga didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Baca: Jokowi Empat Mata dengan Khofifah Selama 1 Jam, Bahas Ini

Sri Mulyani menjelaskan pembicaraan yang dilakukan terkait minat Indonesia menjadi anggota dari OECD.

"Tadi dijelaskan bagaimana proses dari membership OECD bisa dilakukan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (10/8/2023).

Ia menjelaskan keinginan Presiden Joko Widodo menjadi bagian dari OECD itu bisa berjalan dengan baik dan cepat. Di mana manfaat OECD itu diyakini bisa memperbaiki kualitas kebijakan dan birokrasi di Indonesia.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia sudah memiliki modal untuk menjadi anggota OECD. Di mana kerja sama yang dijalin kedua pihak sudah berjalan lama seperti survei ekonomi.

Selain itu, kebijakan mengenai BUMN, pajak, capital movement, public procurement, kebijakan anti korupsi dan lingkungan sudah sesuai dengan syarat keanggotaan OECD.

"Sehingga ketika Indonesia mau menjadi anggota OECD kita tidak memulai dari nol sama sekali," katanya.

Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani mengatakan tidak ada pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melonjak 5,17% pada kuartal II tahun ini. Namun pembahasan lain yang dilakukan mengenai situasi ekonomi global yang proyeksinya dinilai lebih baik tahun ini.

"Tadi kita berdiskusi gimana kondisi ekonomi di dunia dan OECD menyampaikan kondisinya relatif agak membaik dibandingkan proyeksi tahun lalu yang menyebutkan Eropa akan mengalami resesi dan inflasinya akan cukup tinggi, tapi perkembangan terakhir agak membaik dan itu memberikan dampak positif," kata Sri Mulyani.

Menurut Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat kuat hingga melebihi ekspektasi analis pasar. Hal ini menggambarkan faktor pendukung yang kuat seperti daya beli masyarakat yang terjaga, menurunnya inflasi, investasi yang meningkat tinggi.

Juga belanja pemerintah di atas 10%, pemberian bansos bagi golongan masyarakat terbawah. Meski kondisi ekspor dan impor mengalami pelemahan.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos OECD Sambangi Kantor Airlangga, RI Siap Jadi Anggota?