BPK Peringatkan Soal Pupuk, Begini Respons Mentan

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Kementerian pertanian (Kementan) melakukan perbaikan terkait penyaluran pupuk. Hal itu disampaikan Anggota IV BPK Haerul Saleh saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan Kementan tahun 2022 di Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/7/2023).

Dia mengatakan, masih ada data petani penerima pupuk melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang tidak valid. 

"Yang perlu diperbaiki adalah data petani di e-RDKK yang datanya masih ada yang tidak valid," kata Haerul dalam keterangan resmi Kementan, Selasa (25/7/2023).

e-RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, yang datanya diinput  berbasis online.

Haerul berharap masalah tersebut segera diperbaiki sehingga pengelolaan anggaran yang ada dilakukan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

Baca: Realisasi Belanja Negara Tembus Rp 1.255 T Hingga Juni 2023

Merespons hal itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait persoalan pupuk. Dia mengakui, pupuk merupakan unsur penting dalam meningkatkan produksi dan menguatkan kesejahteraan petani.

"Saya janji semampu-mampunya akan menyelesaikan rekomendasi BPK yang masih ada masalah. Kita benahi ini mumpung ada kesempatan. Tanpa pupuk produktivitas pertanian tidak akan maksimal," katanya.

Di sisi lain, Haerul Saleh menyatakan pengelolaan keuangan di lingkup Kementan bersih dan layak mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.

Seperti diketahui, penyaluran pupuk subsidi memang sering jadi sorotan. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak hanya sekali menyinggung soal pupuk.

Baca: 'Malapateka' Baru, RI Dibayangi Krisis Pangan & Serangan Hama

Terbaru, saat Pencanangan Sensus Pertanian 2023 pada bulan Mei lalu, Presiden mengaku sering mendapat keluhan soal pupuk dari petani. Presiden berharap, Sensus Pertanian akan mengatasi persoalan data yang selalu kedodoran, termasuk data terkait pupuk.

"Kita tahu untuk menghasilkan kebijakan yang tepat butuh data yang akurat. Sering kita kedodoran di sini," kata Jokowi saat Pencanangan Sensus Pertanian 2023 yang ditayangkan akun Youtube BPS, Senin (15/5/2023).

"Akurasi kebijakan butuh akurasi data. Katakan kita putuskan pupuk subsidi 13 juta ton misalnya, dari data memutuskan itu. Tapi di lapangan banyak yang teriak, "Pak, pupuk nggak ada." Mungkin suplainya kurang, mungkin distribusi yang nggak betul. Kalau data akurat, gampang," kata Jokowi.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mentan Amran Revisi Aturan Pupuk Subsidi, Ini Petani yang Berhak Dapat