Skema Pupuk Subsidi Mau Diganti, Ombudsman Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai wacana pengubahan skema pemberian pupuk subsidi menjadi Bantuan Langsung Pupuk (BLP) sebaiknya ditunda. Menurutnya, ekosistem pemberian subsidi pupuk melalui BLP belum tepat bila diterapkan di Indonesia.

"Kalau kata saya jangan dulu lah. Kalau menurut saya, ekosistemnya belum pas untuk diterapkan di Indonesia," kata Yeka saat ditemui di Kantor Ombudsman RI Jakarta, dikutip Rabu (28/8/2024).

Yeka mengatakan, saat ini BLP akan menjadi persoalan lantaran tidak bisa diterapkan dengan petani Indonesia. Ini sejalan juga karena tidak semua petani Indonesia memiliki lahan sawah sendiri, atau ia hanya menggarap sawah milik orang lain.

"Petani kita itu kan ada yang punya lahan tapi dia tidak garap, disewakan sama petani penggarap. Nah ini yang menjadi persoalan. Kalau seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab menerima pupuk subsidi? Si penggarap atau yang punya tanah," jelasnya.

Baca: DPR Cecar Soal Perubahan Subsidi Pupuk, Mentan Amran Malah Minta Maaf

Untuk itu, ia menyarankan agar dilakukan pendataan dan pemberian identitas tanah, jika memang skema pemberian subsidi tetap ingin dilakukan dengan cara BLP.

"Kalau seluruh tanah sudah punya identitas, maka dia bisa dilaksanakan. Jadi yang dicek itu identitas tanahnya, bukan petaninya. Karena kalau nanti petaninya, maka dikhawatirkan yang dapat subsidi adalah yang punya tanah, bukan penggarapnya, sehingga akhirnya akan rawan. Bantuan sudah diberikan tapi ternyata tidak digunakan, karena yang harusnya menggunakan petani penggarap. Jadi pastikan dulu persoalan ini selesai," terang dia.

"Pertama, pastikan setiap tanah yang akan mendapatkan subsidi ini memiliki identitas. Kedua, pastikan (BLP) disosialisasikan dengan baik, caranya dengan melakukan pilot project, jangan langsung mengubah skala se-Indonesia," kata Yeka.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mentan Amran Revisi Aturan Pupuk Subsidi, Ini Petani yang Berhak Dapat