DPR Cecar Soal Perubahan Subsidi Pupuk, Mentan Amran Malah Minta Maaf

Jakarta, CNBC Indonesia - Di hadapan Komisi IV DPR RI, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut rencana pengubahan skema subsidi pupuk menjadi Bantuan Langsung Pupuk (BLP) berat untuk diimplementasikan.

Mulanya, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyinggung soal pengubahan skema pemberian subsidi pupuk tersebut dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian hari ini, Senin (26/8/2024).

"Saya mendapatkan info bahwa pupuk subsidi akan diubah mekanismenya, saya minta dijelaskan," ucap Sudin kepada Mentan Amran.

Sudin mengaku khawatir pengubahan skema pemberian subsidi pupuk hanya akan merugikan petani. Ia pun memberikan contoh, seperti halnya program Kartu Tani yang tidak berjalan dengan baik.

"Misalnya dulu zaman 2009-2014 pak Suswono coba program Kartu Tani di Karawang gagal, kemudian gagal lagi," ucapnya.

Baca: Begini Kata Petani Soal Subsidi Pupuk Era Prabowo Rp44,15 Triliun

Sebagai catatan, pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas akan menggodok skema pupuk bersubsidi menjadi bantuan Bantuan Langsung Pupuk (BLP). Perubahan skema itu rencananya akan dimulai pada 2026 mendatang.

Sudin pun khawatir pengubahan skema pemberian subsidi pupuk dimanfaatkan petani bukan untuk sektor pertanian, melainkan kebutuhan konsumtif lainnya.

"Ini infonya akan diganti dengan uang tunai yang ditransfer langsung dari Kemenkeu ke petani melalui bank, saya minta tolong bener-bener cek ulang dipastikan bahwa jangan sampai uang subsidi dari pemerintah ke petani itu bukan menjadi pupuk, tetapi menjadi yang lain-lain. Bahkan infonya transfernya itu virtual account, apakah semua petani di wilayah terpencil memiliki rekening? Jadi nanti tolong dijelaskan secara singkat," tegas Sudin.

Foto: Infografis/Prabowo bakal Guyur Subsidi Pupuk Rp 44 T, Cukup Buat Petani?/Aristya Rahadian Prabowo bakal Guyur Subsidi Pupuk Rp 44 T,Cukup Buat Petani?

Respons Tak Terduga Mentan Amran

Menanggapi hal itu, Mentan Amran memastikan, pengubahan skema pemberian subsidi pupuk berat untuk diimplementasikan.

"Pupuk bersubsidi memang ada rencana pilot project di Babel (Bangka Belitung), tapi saya kira maaf pak ketua karena kan kita tidak tahu menteri berikutnya, ini agak berat," ucap Amran kepada Sudin.

Amran menjelaskan, perubahan skema subsidi pupuk harus dipastikan terlebih dahulu apakah dapat mengakomodir seluruh petani yang berhak. Pasalnya, banyak petani yang berada di wilayah terluar dengan keterbatasan infrastruktur, sehingga dirinya menilai pengubahan skema ini berat untuk dilaksanakan.

"Dulu Kartu Tani kami yang minta. Tapi kami minta dihentikan karena banyak saudara kita yang tidak bisa dijangkau dengan sinyal dan seterusnya itu tidak bisa dapat pupuk, di perbatasan. Jangan kita bayangkan bahwa berada di kota semua, sehingga ada 17-20% tidak dapat pupuk tidak bisa akses karena Kartu Tani. Jadi kemarin kami langsung KTP, selesai, kita permudah," pungkasnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Saat 25,9 Juta Orang Miskin, Ada Menteri Foya-Foya Pakai Uang Negara