Jangan Salah! Infrastruktur Jokowi yang Bakal Selamatkan RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembangunan infrastruktur yang digencarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak menuai kritik, lantaran tidak memberikan efisiensi terhadap perekonomian, tercermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas membantah kondisi itu disebabkan kekeliruan dalam perencanaan pembangunan serta tak adanya koordinasi, seperti pembangunan Bandara Wiriadinata, Kertajati hingga LRT Palembang yang sepi pengguna.

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, tingginya ICOR di Indonesia meskipun pembangunan infrastruktur terus digencarkan lebih disebabkan adanya jeda waktu supaya bangunan itu memberi dampak ke perekonomian.

"Pertama ada lag ya, bangun infrastruktur itu kan belum tentu langsung berdampak ke pertumbuhan ekonomi karena dia butuh waktu untuk bisa menghasilkan output," kata Amalia saat ditemui di kantornya, Jakarta, seperti dikutip Senin (29/5/2023).

Sama halnya dengan investasi, Amalia menekankan, ketika realisasi investasi masuk ke tanah air maka tidak seketika langsung menjadi bangunan dan tercatat di pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Sebab, prosesnya sangat panjang mulai dari pembebasan lahan hingga produksi.

Dengan begitu, Amalia berpendapat, infrastruktur yang telah dibangun Presiden Joko Widodo sejak periode pertama pemerintahannya pada 2014 akan berimplikasi pada turunnya ICOR secara signifikan pada 2045. Pada 2022, angka ICOR Indonesia di level 8,16% naik signifikan dari periode 2014 sebesar 5%.

"Investasi untuk infrastruktur kan besar, tapi belum tentu dia menghasilkan produktivitas, butuh waktu. Mestinya di 2045 ICOR kita akan sekitar 4%," ucap Amalia

Meski begitu, ia mengingatkan, pemerintah sebetulnya tidak pernah menetapkan target khusus terhadap ICOR, sebab ICOR sendiri kata dia bukan target pembangunan melainkan indikator yang muncul setelah pembangunan dan investasi dilaksanakan.

"Sekarang orang banyak ngomongin ICOR seolah-olah bagaimana, enggak, jangan terlalu begitulah, yang penting bagaimana kita meningkatkan produktivitas, sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa tinggi secara sustain," kata Amalia.

Sebelumnya, Ekonom Senior Faisal Basri mengungkapkan biaya pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih mahal ketimbang tol yang dibangun di era pemerintahan sebelumnya. Alhasil, dia menilai banyak proyek yang mubazir.

Ekonomi Indonesia bahkan, kata Faisal sudah bocor 40% karena infrastruktur yang telah menghabiskan dana hingga Rp 3.309 triliun di masa kepemimpinan Jokowi tidak efisien.

"Kalau zaman Pak Harto bocorannya 30%, Pak Jokowi sendiri yang menyadari kalau zaman saya kebocorannya 40%," ujar Faisal dalam dialog CORE Indonesia, dikutip Jumat (19/5/2023).

"Sumbernya Luhut Binsar Pandjaitan...'oh, kalau Pak Jokowi kemarin bilang ke saya 40%'. Jadi Jokowi sadar. Ngeri karena mengalir kemana-mana," kata Faisal lagi.

Jadi, mau bersusah payah apapun, jika akar permasalahan logistik di Indonesia ini tidak terselesaikan sampai akar, akan sulit bagi pemerintah mendatangkan investor ke tanah air.

Patut dicatat, proyek infrastruktur Jokowi memang dinilai kurang efisien seperti tercermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Semakin besar nilai koefisien ICOR, semakin tidak efisien perekonomian pada periode waktu tertentu.