Kronologi Lengkap Kisruh Utang AS yang Buat Pening Sedunia

Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis plafon utang pemerintah Amerika Serikat (AS) masih menjadi momok utama pasar keuangan global.

Bila pemerintah AS dan kongres AS gagal mencapai kesepakatan terkait kenaikan plafon maka ancaman default di depan mata dan ekonomi AS dalam bahaya.

Plafon utang AS saat ini yang mencapai US$ 31,4 triliun sudah mencapai batas pada Januari tahun ini sehingga kenaikan pagu harus segera dicapai.

Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR AS Kevin McCarthy sebenarnya sudah bertemu untuk menyelesaikan krisis tersebut. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan.

Plafon utang yang saat ini belum juga disepakati karena ada perbedaan besar.

Partai Republik yang menguasai kongres meminta agar Biden mengurangi belanja. Namun, Biden memilih untuk memotong defisit dengan menaikkan pajak atas orang kaya.

Plafon utang, yang ditetapkan oleh Kongres, mewakili jumlah maksimum yang dapat dipinjam pemerintah federal untuk membayar utangnya.

Plafon utang AS pertama kali diperkenalkan pada 1917. AS kemudian mensahkan aturan mengenai debt ceiling Public Debt Acts pada 1939 dan diperbaharui pada 1941.

Setiap kali plafon utang pemerintah AS menyentuh batas tertingginya maka persetujuan Kongres dibutuhkan.

Dalam lebih dari 82 tahun terakhir, plafon utang sudah dinaikkan lebih dari 100 kali. Plafon utang setidaknya dinaikkan 56 kali saat pemerintahan dikendalikan Partai Republik dan 44 kali di bawah pemerintahan Partai Demokrat.

Salah satu drama plafon utang pemerintah AS yang paling sengit terjadi pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama pada 2011.

Plafon utang pemerintah AS juga sudah berlipat ganda dari US$ 49 miliar atau sekitar Rp 732, 55 triliun pada masa Presiden Franklin D. Roosevelt pada 1941 menjadi US$ 31,4 triliun pada saat ini.

Bila dirupiahkan maka plafon utang pemerintah AS menembus Rp 463.430 triliun.

Plafon utang sebesar US$ 31,4 triliun disahkan pada saat ini disahkan kongres pada Desember 2021.

Kendati demikian, plafon utang tersebut dengan cepat menyentuh batas tertingginya. Presiden Joe Biden pun kini harus duduk bersama dengan kongres untuk mendapatkan lampu hijau guna menaikkan plafon utang.

Krisis utang pemerintah AS sebenarnya sudah lama menjadi kekhawatiran pemerintah AS. Berikut kronologi plafon utang pemerintah AS hingga menjadi bola panas seperti sekarang:

- 14 Desember 2021

Kongres AS meloloskan undang-undang kenaikan plafon utang pemerintah federal AS pada 14 Desember 2021.

Di Senat dan DPR AS, partai pendukung pemerintah Demokrat menang tipis atas oposisi Partai Republik. Di Senat aturan ini lolos dengan 50 vs 49 suara sedangkan di DPR 221 vs 2019.

Pllafon utang AS akan meningkat sekitar US$ 2,5 triliun dari US$ 28 triliun menjadi US$ 31,4 triliun.

- 13 Januari 2023
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengirimkan surat kepada kongres dan mendesak anggota Kongres AS menaikkan plafon utang pemerintah.

Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari gagal bayar atau default.

Dalam surat tersebut Yellen menjelaskan jika pemerintahan Biden akan mengambil sejumlah langkah guna mencegah default.

Surat ini adalah awal dari pertarungan panjang Presiden Biden dan kongres AS dalam menentukan kebijakan plafon utang pemerintah AS.

Biden melihat Kongres yang dikuasi Partai Republik menyandera pemerintahannya dengan tidak menaikkan plafon utang.

- 19 Januari 2023

Yellen kembali mengirim surat kepada McCarthy megenai perlunya menaikkan plafon utang.

Yellen juga memberitahu DPR AS jika Departemen Keuangan akan menangguhkan investasi baru dalam Dana Pensiun dan Disabilitas Layanan Sipil serta Dana Tunjangan Kesehatan Pensiunan Layanan Pos mulai Kamis hingga 5 Juni 2023 bila plafon utang baru tidak segera disahkan.

- 24 Januari 2023

Yellen kembali mengirim surat kepada DPR AS untuk memberitahu mengenai kebijakan pemerintah terkait plafon utang AS.

Pemerintah mengaktifkan langkah manajemen kas luar biasa lainnya untuk menghindari pelanggaran batas utang federal sembari berharap peningkatan platform utang.

Pemerintah juga resmi menangguhkan reinvestasi harian dalam dana pensiun besar pemerintah yang menyimpan utang negara sejak 24 Januari 2023.

- 6 Februari 2023

Berbicara pada acara ABC, Yellen mengingatkan jika kenaikan utang tidak bisa dinegoisasikan. Jika plafon tidak dinaikkan maka akan terjadi malapetaka ekonomi.

Malapetaka" ekonomi tersebut sudah dipetakan oleh Council of Economic Adviser (CEA) yang membagi menjadi tiga kemungkinan.

Pertama, ketika tidak terjadidefault, tetapi nyaris. Dampaknya juga cukup buruk, akan ada Pemutusan Hubungan Kerja Massal (PHK) sebanyak 200 ribu orang pada kuartal III-2023, pertumbuhan ekonomi (produk domestik bruto/PDB) terpangkas 0,3% dan tingkat pengangguran naik 0,1%.

Kedua, ketika terjadidefaulttapi hanya sebentar. PHK bisa mencapai 500 ribu orang, PDB terpangkas 0,6% dan tingkat pengangguran naik 0,3%.

Ketiga,defaultberlarut-larut. Ini yang paling parah, PHK bisa mencapai 8.3 juta orang pada kuartal III-2023, kemudian PDB mengalami kontraksi hingga 6,1%, dan tingkat pengangguran naik 5%.

- 1-2 Mei 2023
Yellen mengirimkan surat kepada McCarthy dan mengatakan jika plafon tidak dinaikkan maka pemerintah tidak dapat terus memenuhi semua kewajiban pemerintah per 1 Juni.

Pada 1 Mei, Biden menelpon McCarthy untuk membahas pertemuan dengan empat pemimpin kongres ke Gedung Putih

- 17 Mei 2023
Bide dan McCarthy akhirnya bertemu untuk membahas plafon utang Amerika Serikat.

Namun, keduanya belum mencapai titik temu.

McCarthy bertemu dengan Biden di Gedung Putih bersama Wakil Presiden Kamala Harris dan para pemimpin kongres lainnya dalam upaya untuk menuntaskan kesepakatan.

Baik Biden dan McCarthy menggarisbawahi tekad mereka untuk segera mencapai kesepakatan guna menaikkan plafon utang pemerintah dan menghindari gagal bayar utang (default) bencana ekonomi.

- 22 Mei 2023
Negosiasi kenaikan plafon utang antara Biden dan DPR AS kembali dilanjutkan tapi masih tanpa tanda-tanda kemajuan. Risiko gagal bayar kian terasa.

Kedua pihak tetap terpecah tentang bagaimana mengendalikan defisit federal, dengan Demokrat berpendapat orang Amerika yang kaya dan bisnis harus membayar lebih banyak pajak, sementara Partai Republik menginginkan pemotongan pengeluaran.

Negosiator Gedung Putih Shalanda Young, Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran sekaligus penasihat senior Gedung Putih Steve Ricchetti, bertemu dengan rekan-rekan Republik mereka selama sekitar dua jam. Mereka pergi tanpa memberikan komentar substantif kepada media.

Berita terbaru mengatakan jika sudah ada sinyal-sinyal atas kesepakatan plafon utang AS. Namun, belum ada kabar resmi dari Gedung Putih mengenai hal tersebut.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]