Membedah Utang RI Rp7.733 T, Awas Salah Kaprah!

Jakarta, CNBC Indonesia - Utang pemerintah dari tahun ke tahun terus mengalami lonjakan. Topik yang selalu menjadi isu sensitif ini, memang cukup menjadi perhatian banyak masyarakat.

Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah hingga akhir Desember 2022 mencapai Rp 7.733,99 triliun atau setara 39,57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto menjelaskan, utang pemerintah didominasi oleh rupiah, yakni mencapai 71% dan sisanya 29% dalam bentuk valuta asing atau mata uang asing.

Porsi utang dalam bentuk valas, kata Suminto selalu menurun dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan visi pemerintah untuk mendorong investor domestik. Visi itu sukses membuat kepemilikan utang dari asing terus menciut.

"Kalau pada tahun 2011, 2012, 2013 utang valas masih pada kisaran 44% hingga 46%, pada tahun 2022 utang valas turun menjadi 29%," jelas Suminto saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR beberapa hari lalu, dikutip Kamis (9/2/2023).

Adapun utang valas pemerintah didominasi oleh mata uang dolar Amerika Serikat (AS), Euro, hingga Yen Jepang. Utang valas tersebut diperoleh dari penerbitan surat berharga negara (SBN) dan pinjaman.

Secara rinci, total utang pemerintah yang mencapai Rp 7.733,99 triliun terdiri dari Rp 6.846,89 triliun pada SBN atau 86,53% dari total utang. Sementara dari pinjaman sebesar Rp 887,1 triliun atau 11,47% dari total utang.

Besaran utang dalam bentuk SBN, terdiri dari domestik atau denominasi rupiah sebesar Rp 5.452,36 triliun, mencakup surat utang negara (SUN) senilai Rp 4.441,12 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) Rp 1.011,24 triliun.

Kemudian dalam bentuk denominasi valuta asing sebesar Rp 1.394,53 triliun, yang mencakup SUN senilai Rp 1.064,37 triliun dan SBSN mencapai Rp 330,16 triliun.

Kepemilikan SBN saat ini pun didominasi oleh perbankan dan Bank Indonesia (BI), sedangkan kepemilikan investor asing terus menurun sejak 2019 yang mencapai 38,57% menjadi hanya 14,36% per Desember 2022.

"Kepemilikan SBN oleh investor domestik terus tumbuh, yang menunjukkan upaya pemerintah untuk mempertahankan dominasi kepemilikan SBN oleh investor domestik pada SBN tradable," jelas Suminto.

Selanjutnya utang yang berasal dari pinjaman, rinciannya yakni mencakup pinjaman dalam negeri sebesar Rp 19,67 triliun dan pinjaman luar negeri senilai Rp 867,43 triliun.

Pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 282,75 triliun, multilateral Rp 529,99 triliun, serta commercial banks sebesar Rp 54,70 triliun.