Membedah Utang RI Rp7.733 T, Awas Salah Kaprah!

Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang terus mengalami kenaikan, baik di periode pertama maupun periode kedua pemerintahannya. Artinya lonjakan utang memang sudah terjadi jauh sebelum pandemi Covid-19.

Saat melakukan kampanye Politik, Jokowi berjanji untuk mengurangi jumlah utang pemerintah. Alih-alih berkurang, utang pemerintah justru terus mengalami kenaikan.

Berikut rincian utang pemerintah Jokowi dari tahun ke tahun:

- Total utang pemerintah tahun 2014: Rp 2.608,78 triliun

- Total utang pemerintah tahun 2015: Rp 3.165,13 triliun

- Total utang pemerintah tahun 2016: Rp 3.706,52 triliun

- Total utang pemerintah tahun 2017: Rp 3.938,70 triliun

- Total utang pemerintah tahun 2018: Rp 4.418,30 triliun

- Total utang pemerintah tahun 2019: Rp 4.779,28 triliun

- Total utang pemerintah tahun 2020: Rp 6.074,56 triliun

- Total utang pemerintah tahun 2021: Rp 6.908,87 triliun

- Total utang pemerintah tahun 2022: Rp 7.733,99 triliun.

Suminto menilai, kondisi utang pemerintah masih dalam kategori aman. Lantaran, rasio utang hingga akhir tahun lalu sebesar 39,57% terhadap PDB, jauh di bawah ketentuan yang diatur dalam undang-undang yakni 60% terhadap PDB.

"Jadi dapat kami sampaikan, bahwa utang kita masih pada level yang cukup moderat dan aman," tuturnya.

Rasio utang China terhadap PDB masih bertengger di level 76,89% hingga akhir 2022, India 83,40%, Malaysia 69,56%, Thailand 61,45%, Filipina 59,27%, Brazil 88,19%, dan Afrika Selatan 67,98%.

Sedangkan dibandingkan negara maju, juga masih lebih rendah, sebab rasio utang Amerika Serikat terhadap PDB-nya sudah sebesar 122,20%, Jerman 71,11%, Prancis 111,83%, Inggris 86,99%, Jepang 263,92%, dan Korea Selatan 54,08%

(cap/cap)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All