Dihantui Larangan Ekspor, Smelter Bauksit Tertatih-tatih!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo sudah bulat untuk melarang ekspor bijih bauksit ke luar negeri per Juni 2023 ini. Namun kebijakan Presiden Jokowi dinilai belum realistis, khususnya di mata para pengusaha bauksit.

Pelaksana Harian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), Ronald Sulistyanto menyebutkan, para pengusaha bauksit masih tertatih-tatih dalam merealisasikan perintah yang juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Ronald mengatakan butuh setidaknya empat tahun ke depan untuk bisa menyerap seluruh produksi bauksit di dalam negeri dengan merampungkan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit.

"Bagi kami, 8 perusahaan (pengembang smelter) ini masih tertatih-tatih, kalau toh akan bisa jadi dalam tanda petik, kami masih memerlukan lagi kira-kira 3-4 tahun ke depan, kalau memang kita sudah banyak dibantu oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan investor yang betul-betul siap," ujarnya kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, dikutip Jumat (27/1/2023).

Baca: Luar Biasa Jokowi! Aksinya Bisa Tarik Duit Rp504 Triliun

Adapun Ronald mengungkapkan, bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam pembangunan smelter bauksit di Indonesia adalah investasi yang begitu besar. Maka dari itu, dibutuhkan waktu untuk membangun smelter tersebut.

Asal tahu saja, saat ini smelter bauksit yang terealisasi baru berada di bawah 50%. Oleh karena itu, kata Ronald, pembangunan smelter di Indonesia ini masih belum siap dalam menyambut pelarangan ekspor mineral mentah di Juni 2023.

"Masih 3 tahun. Tapi itu dalam tanda petik, semua ini masih dalam proses kecuali memang ongoing project. Kalau lihat dari realisasi, kami ini baru di bawah 50% semua. Baru soal perijinan dinilai berapa. Karena beberapa hal yang kira-kira dilihat masih tapaknya saja lah, artinya sudah ada jalan sudah ada tapi belum ada apa-apa," ujarnya.

Dia menyebut bahwa untuk mendirikan satu smelter bauksit diperlukan modal (Capital Expenditure/ Capex) hingga US$ 1,2 miliar atau setara dengan Rp 18,2 triliun (asumsi kurs Rp 15.160 per US$).

Baca: Jokowi Akan ke Zimbabwe, Ajak Garap Harta Karun Super Langka

Dia mengatakan, besaran modal yang dibutuhkan untuk mendirikan satu smelter bauksit tidak mudah didapatkan. Menimbang, keadaan perekonomian dunia yang sangat tidak pasti karena perang antara Rusia-Ukraina, juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kini setidaknya masih ada delapan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit yang dalam proses pembangunan.

Sementara yang sudah beroperasi baru ada dua smelter, yakni Smelter Grade Alumina (SGA) dengan penyerapan bijih bauksit sebesar 12 juta ton per tahun.

Sebagaimana diketahui, kebijakan Presiden Jokowi atas pelarangan ekspor bijih bauksit tersebut memperkuat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Yang mewajibkan pengembangan hilirisasi melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri.

Dari hasil ekspor bijih bauksit Indonesia itu, industri Cina mempergunakannya untuk menghasilkan produk antara (intermediate product) alumina dalam bentuk smelter grade alumina (SGA) dan chemical grade alumina (CGA).

Kelak, dari hasil hilirisasi bauksit pendapatan negara akan mengalami kenaikan yang signifikan. Presiden Jokowi mencatat, dari industrialisasi bauksit di dalam negeri, pendapatan negara bisa melejit menjadi kurang lebih Rp62 triliun dibandingkan pada tahun-tahun ini yang mencapai Rp21 triliun.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Wajar Ekspornya Disetop! Realisasi Smelter Bauksit Gak Jelas