Simsalabim! Layanan Birokrasi RI Bakal Disulap Seperti Bank
Foto: Infografis/ Pemerintah Buka Lowongan untuk PNS/ Edward Ricardo
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) semakin serius mengakselerasi pelayanan birokrasi secara digital. Kementerian ini bahkan sudah membangun kolaborasi dengan perbankan yang dianggap memiliki layanan digital mumpuni.
Salah satu kolaborasi yang dilakukan kementerian itu adalah dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Menteri PANRB Azwar Anas pun telah mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama PT Bank Mandiri Darmawan Juanidi membahas super app sektor pelayanan publik, pada Kamis (05/01/2023).
"Bapak Presiden RI arahannya adalah digitalisasi pelayanan publik, karena kalau digital pasti lebih cepat, lebih murah, transparan dan ujungnya adalah akuntabilitas," ujar Anas saat melakukan audiensi dengan Bank Mandiri, di Kantor Kementerian PANRB, seperti dikutip Kamis (6/1/2023).
Menurut Anas, salah satu ekspektasi Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan layanan digital birokrasi adalah melalui terwujudnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Karena itu digital structure, culture, dan kompetensi harus dipastikan terakselerasi sehingga semua urusan dapat dilakukan dalam satu genggaman seperti dalam satu aplikasi ponsel.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan BUMN diperlukan mengingat kemampuan serta teknologi yang mereka miliki sudah sangat baik, sehingga pemerintah dapat mengimplementasikan untuk kepentingan publik. Dengan penerapan digitalisasi seperti yang dilakukan Bank Mandiri, maka masyarakat memiliki pilihan untuk datang langsung ke pusat layanan atau melalui MPP Digital yang akan dibangun.
Melalui layanan digital itu, terdapat tiga fokus pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan elektronik, pelayanan mandiri, dan pelayanan bergerak. Pelayanan bergerak diperuntukkan bagi masyarakat yang belum tersentuh dengan digitalisasi, selain itu juga dapat bergerak lincah kemanapun hingga ke pasar tradisional.
Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini turut mengungkapkan, pembentukan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan awal dari pembentukan super app ke depan yang mengintegrasikan berbagai macam pelayanan.
Saat ini pembangunan MPP sendiri masih terbilang silo antar-satuan kerja, Oleh karenanya diperlukan digitalisasi untuk mengintegrasikan layanan sebelum melakukan loncatan ke super app.
"Perlu ada prioritas apa semua MPP akan di jadikan model layanan super app, namun yang pertama adalah perbaikan bisnis proses di masing-masing MPP," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan, pengalaman Bank Mandiri dalam membangun layanan digital menjadi sesuatu yang berharga untuk perbaikan pelayanan publik ke depan. Dari 103 MPP yang telah berdiri di seluruh Indonesia telah memiliki sistem masing-masing, sehingga perlu pengintegrasian agar menjadi lebih baik.
"Harapan kami sebenarnya ada satu sistem dalam MPP sendiri yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan yang sudah ada," jelasnya.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan pihaknya menyambut baik dan mendukung rencana Kementerian PANRB dalam menindaklanjuti arahan Presiden untuk akselerasi pelayanan digital. Bank Mandiri telah meluncurkan super app yang diberi nama Livin', sehingga semua transaksi perbankan bisa dilakukan hanya dalam satu genggaman.
"Layanan secara fisik bisa datang ke cabang, kita buat sekarang Smart Branch yang didukung digital. Sehingga jika datang ke Smart Branch Mandiri sebelumnya karyawan 21 orang begitu menjadi Smart Branch hanya 7 orang, lebih banyak dilayani dengan teknologi atau mesin," kata Darmawan saat itu.
[Gambas:Video CNBC]
Pensiunkan Massal PNS, Budaya Birokrasi Bakal Berubah Total!
(mij/mij)
