AS Melunak, Longgarkan Rencana Pembatasan Cip Asal China

Jakarta, CNBC Indonesia - Senator Amerika Serikat (AS) mengendurkan tekanannya terkait pembatasan pada penggunaan cip buatan China oleh pemerintah AS dan kontraktornya.

Keputusan ini diambil di tengah penolakan dari banyak kelompok perdagangan di Negeri Paman Sam, seperti Kamar Dagang AS.

Melansir Reuters, anggota parlemen merilis versi terakhir dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) pada Selasa (6/12/2022) malam. Undang-undang tersebut diperkirakan akan disahkan oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat bulan ini dan dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Biden menjadi undang-undang.

Sebelumnya, Senat Utama Demokrat Chuck Schumer dan John Cornyn dari Republik, pada September lalu meluncurkan tindakan yang akan mengharuskan agen federal AS dan kontraktor mereka untuk berhenti menggunakan semikonduktor yang diproduksi di SMIC China, serta cip yang dibuat oleh pemimpin cip memori China YMTC dan CXMT.

Namun, versi final tidak lagi melarang kontraktor untuk "menggunakan" cip yang ditargetkan dan mendorong tenggat waktu kepatuhan kembali ke 5 tahun dari tenggat waktu 5 tahun yang ada dalam versi pertama.

Adapun, cip yang dibuat oleh SMIC dipesan oleh perusahaan di seluruh dunia dan dapat ditemukan dalam beragam produk seperti telepon seluler dan mobil. Mereka sulit diidentifikasi karena cip biasanya tidak diberi label dengan nama perusahaan yang memproduksinya.

Tindakan tersebut, ditambahkan sebagai amendemen Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA), memicu kecaman dari Kamar Dagang dan kelompok perdagangan lainnya. Dalam sebuah surat bulan lalu, mereka mengatakan akan mahal dan sulit bagi perusahaan untuk menentukan apakah SMIC memproduksi cip yang terkandung dalam berbagai macam elektronik.

Kelompok bisnis AS ternama juga berargumen dalam surat yang ditandatangani oleh grup industri telekomunikasi dan pertahanan bahwa mencabut cip semacam itu dari peralatan umum tidak akan meningkatkan keamanan nasional AS.

Sementara itu, Kedutaan Besar China di Washington mengatakan dengan tegas menolak dimasukkannya bahasa negatif tentang China dalam undang-undang tersebut. Mereka mengatakan bahwa surat Kamar Dagang "menunjukkan bahwa gangguan dan kerusakan sewenang-wenang pada industri global ... rantai pasokan tidak menguntungkan siap pun."