Pak Jokowi, Bulog Cuma Dapat 35.000 Ton, Impor Beras Jadi?

Jakarta, CNBC Indonesia - Akhir-akhir ini ramai pembahasan wacana impor beras. Pasalnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengeluarkan sinyal bahaya, di mana stok beras Perum Bulog saat ini hanya 569 ribu ton. Jauh dari target 1,2 juta ton.

Sementara, Bulog harus menggelontorkan 150-200 ribu ton per bulan untuk intervensi pasar agar harga beras tetap terkendali dan tidak membebani inflasi.

"Alhamdulillah sudah berhasil diserap 35 ribu ton dalam seminggu terakhir," kata Kabag Humas Bulog Tomi Wijaya kepada CNBC Indonesia, Rabu (30/11/2022).

Angka ini jauh di bawah target serapan 600 ribu ton yang di-ultimatum oleh DPR pekan lalu.

Di sisi lain, Bapanas mencatat, selama 3 bulan terakhir, harga beras menyumbang inflasi sebesar 3-4%. Di mana, Panel Harga Badan Pangan menunjukkan, harga beras, baik premium maupun medium terus beranjak naik sejak bulan Agustus 2022.

Baca: Hidup Makin Berat, Harga Beras Sampai Telur Beterbangan

Harga beras premium di pedagang eceran secara nasional bulan November 2022 naik ke Rp12.700 per kg dan beras medium naik ke Rp11.130 per kg.

Di bulan Juli 2022, harga beras premium di pedagang eceran turun ke Rp12.250 per kg dan beras medium ke Rp10.700 per kg.

Masuk bulan Agustus 2022, harga beras premium merangkak ke Rp12.310 per kg dan beras medium ke Rp10.780 per kg.

Data dikutip hari ini (Rabu, 30/11/2022 pukul 16.00 WIB).

Lonjakan harga beras di tengah stok Bulog yang di bawah target, membuat DPR turun tangan. Menyusul wacana impor beras yang diajukan Bapanas dan Bulog.

Pasalnya, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan, stok beras berlebih, bahkan RI diprediksi surplus 6 juta ton akhir tahun nanti.

Bulog dan Kementan saling silang pendapat, karena Bulog mengaku tak bisa mendapatkan beras, sementara Kementan mengklaim ada sekitar 600 ribu ton beras di penggilingan yang bisa dibeli Bulog.

Baca: Terungkap, Ini Biang Kerok Sebenarnya Harga Beras Terus Naik

Akhirnya, pada saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Eselon I Kementan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Direktur Utama Perum Bulog, Rabu (23/11/2022), Komisi IV DPR mengeluarkan 'ultimatum' kepada Kementan.

"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah c.q. Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya Kementerian Pertanian menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli Perum Bulog dengan harga komersial dalam waktu 6 hari sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini. Jika dalam 6 hari sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini tidak terpenuhi, maka data yang diyakini dari Kementerian Pertanian tidak valid," kata Ketua Komisi IV DPR membacakan kesimpulan butir 2 RDP tersebut.

Terkait hal itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi kemudian mengirimkan surat kepada Direktur Utama Bulog.

Baca: Hidup Makin Berat, Harga Beras Sampai Telur Beterbangan

Berikut petikan surat tersebut seperti dilansir keterangan resmi Kementan, Rabu (30/11/2022):

"Menindaklanjuti kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Eselon I Kementerian Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID FOOD dengan Komisi IV DPR RI pada tanggal 23 November 2022, bersama ini kami sampaikan data kesiapan penggilingan di 24 provinsi memasok beras ke Bulog sebesar 610.632 ton berlaku hingga akhir Desember 2022, secara rinci sebagaimana terlampir, untuk diproses lebih lanjut."

Disebutkan, surat tersebut ditembuskan kepada pimpinan serta anggota Komisi IV DPR RI dan Menteri Pertanian.

Di mana, status beras tersebut adalah milik perusahaan penggilingan.

Baca: Keras, Menteri Jokowi Ingatkan Jangan Main-main Soal Beras

Lalu bagaimana keputusan impor beras?

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya hanya bisa memberikan analisis status aman tidaknya stok beras pemerintah. Sementara, keputusan mengimpor atau tidak tergantung pemerintah.

"Rekomendasi di tangan Menteri Pertanian dan izin di tangan Menteri Perdagangan," kata Arief.

"Pengadaan itu idealnya saat panen raya, akhir tahun sampai dengan Januari waktunya stabilisasi. Kalau Kementan menyanggupi 600 ribu ton dalam 6 hari, kami sangat mengapresiasi karena sangat sulit dikerjakan," tambahnya.

Arief mengatakan, pengadaan beras Bulog mengutamakan produksi petani dalam negeri.

"Karena prinsip saya, kami di Bapanas adalah petanis sejahtera, pedagang untung, konsumen tersenyum. Kalau sekarang kan petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat buntung," katanya.

"Yang kita pikirkan cadangan beras di Bulog yang hanya 560-an ribu ton. Sangat diperlukan untuk intervensi dan cadangan benda. Kalau Bulog membeli dengan harga terlalu tinggi, tidak mungkin dilaksanakan," jelasnya.

Baca: Siap-siap, RI Bakal Kebanjiran Beras Impor, Ini Sebabnya

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sudah memberikan sinyal terkait impor beras.

"Kalau misalnya memang tidak terpenuhi (target stok Bulog 1,2 juta ton) ya kita harus beli. Jadi kita nggak boleh main main," katanya dikutip Rabu (30/11/2022).

"Persetujuannya sudah jadi. Belinya kapan saja any time kalau diperlukan Bulog. Hari ini, besok, bisa kapan saja," pungkas Zulhas.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos Bulog 'Dikeroyok' DPR Soal Rencana Impor Beras