Siap-siap, RI Bakal Kebanjiran Beras Impor, Ini Sebabnya
Foto: (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Keputusan mengimpor atau tidak mengimpor beras bakal diputuskan pekan depan. Pasalnya, Perum Bulog hanya memiliki waktu 6 hari kerja sejak Rabu (23/11/2022) untuk melakukan pengadaan 600 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP).
"Saat ini Indonesia benar-benar membutuhkan tambahan stok cadangan beras untuk intervensi pasar dan mengantisipasi kondisi tidak terduga seperti bencana," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dikutip Kamis (24/11/2022).
Hingga akhir tahun 2022, kata dia, Bulog harus meningkatkan stok sampai 1,2 juta ton. Untuk bisa menjamin stabilitas harga dan mengamankan kebutuhan masyarakat apabila terjadi kondisi kedaruratan.
Per 22 November 2022, Bulog tercatat memiliki stok sebanyak 594 ton beras, berupa medium (CBP) dan premium (komersial).
"Kalau tidak top up, stok Bulog sampai akhir tahun akan turun terus ke 342.801 ton. Dan ini sangat bahaya karena Bulog nggak akan bisa intervensi ketika terjadi suatu kondisi tertentu. Harga tinggi, atau ada kejadian luar biasa (KLB) seperti di Cianjur," kata Arief.
Karena itu, Komisi IV DPR memerintahkan percepatan pengadaan cadagang beras dalam negeri. Hal itu diputuskan sebagai kesimpulan rapat dengar pendapat bersama (RDP) Eselon I Kementerian Pertanian (Kementan), Kepala Bapanas, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama Holding Pangan ID Food, Rabu (23/11/2022)
"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah c.q. Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya Kementerian Pertanian menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli Perum Bulog dengan harga komersial dalam waktu 6 hari sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini," kata Ketua Komisi IV DPR Sudin membacakan kesimpulan RDP butir 2.
"Jika dalam 6 hari sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini tidak terpenuhi, maka data yang diyakini dari Kementerian Pertanian tidak valid," tambahnya.
Arief pun memperingatkan agar penyerapan dilakukan secara hati-hati. Sebab, akan memicu lonjakan harga lagi di pasar.
"Jika harga di hilir tinggi, inflasi akan tinggi juga. Kalau inflasi tinggi maka tidak sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Proses penyerapan ini akan dilakukan dengan sangat hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan harga," ujarnya.
"Jika sudah sangat mendesak dan tidak ada pilihan lain, akan dipertimbangkan opsi pengadaan dari luar negeri," ujarnya.
Saat ditanya jadwal realisasi impor beras, Arief tidak bersedia mengonfirmasi.
"Kita tunggu realisasi hasil RDP," kata Arief.
'Salahkan Pak Jokowi'
Dalam rapat tersebut, baik Kementan maupun Bulog berdebat mengenai data beras yang tersedia di pasar.
Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, rakortas memerintahkan Bulog melakukan pengadaan beras 1-1,2 juta ton CBP. Dan dalam rapat tersebut, kata dia, Kementan menyanggupi dan menyatakan ada 500 ribu ton beras tersedia di penggilingan padi.
"Tapi, kami periksa ke lapangan. Sudah 2 kali, lagu saja jangan samapi 3 kali. Jangan main-main soal beras ini, kebutuhan pangan dasar," kata Buwas.
Komisi IV kemudian mencecar Kementan mengenai stok beras di pasar. Di mana Kementan menyebutkan, harga dan spesifikasi yang diminta Bulog jadi kendala dalam penyerapan.
Namun pernyataan Kementan itu dibantah Bapanas.
"Bulog sudah melakukan pembelian beras komersial dengan harga bahkan Rp10.200 per kg. Demi mengisi CBP. Karena itu porsi beras komersial di stok Bulog sekarang bertambah," kata Arief.
Perdebatan itu kemudian memicu kemarahan Komisi IV DPR.
"Punten pak Sekjen (Sekjen Kementan), kebutuhan Bulog 600 ribu ton supaya nggak impor, bisa disiapkan nggak?" kata Anggota Komisi IV DPR RI Slamet.
"Kami bisa siapkan," kata Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono.
"Sanggup," tanya Slamet menegaskan dan disanggupi Kasdi.
Ketua Komisi IV DPR Sudin kemudian mempertanyakan apa konsekuensi jika tidak ada beras yang dijanjikan Kementan tersebut?
"Kan ini forum publik, ada legalitasnya, ada notulensi rapat. Kalau di rapat ini disepakatu Kementan dan tidak terjadi, tinggal salahin pak Jokowi saja, gampang," kata Slamet.
"Saya begini bukan benci pak Jokowi, tapi ini memastikan pemerintah satu data, tapi ini berbeda. Sementara Kementan menyanggupi. Lalu kenapa harus ngotot impor? Ada apa?," tukas Slamet.
[Gambas:Video CNBC]
Pontang-panting, Bos Bulog Curhat Sulit Beli Beras Petani
(dce/dce)
