Jadi Komoditas Politik & Ekonomi, RI Sulit Hapus Subsidi BBM

Subsidi BBM menjadi salah satu anggaran dengan alokasi terbesar pada APBN. Realisasi subsidi juga hampir selalu melonjak baik karena over kuota ataupun karena hitungan asumsi yang meleset.

Pada 2022, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM sebesar lebih dari tiga kali lipat, yaitu dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

Sepanjang 12 tahun terakhir (2012-2021), hanya empat kali realisasi BBM di bawah alokasi yang ditetapkan yakni pada tahun 2010, 2014, 2015, dan 2019. Pada periode tersebut, asumsi makro untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) jauh di bawah yang ditetapkan.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya pembatasan. Namun, upaya tersebut biasanya hanya kencang di pembahasan, tetapi realisasinya jauh dari kenyataan.

Pada tahun ini pemerintah berencana melakukan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar Subsidi berdasarkan kapasitas mesin di bawah 1.400 cc. Pembelian Pertalite dan Solar hanya juga hanya diizinkan kepada mereka yang sudah terdaftar melalui website MyPertamina.

Namun, pemerintah menarik rencana tersebut setelah menaikkan harga BBM subsidi pada awal September. Pemerintah mengatakan tidak membatalkan rencana tersebut, namun hanya memutuskan untuk mematangkannya terlebih dahulu sebelum berlaku.

Baca: Mobil Listrik Bisa Murah Nih, Pemerintah Mau Beri Subsidi

Pada 2012 dan 2013, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah rencana pembatasan. Di antaranya adalah melalui penggunaan teknologi Radio Frequency Identification (RFID), pembatasan dengan uang elektronik, Survey card, dan Fuel Card.

Namun, sebagian besar gagal karena sejumlah faktor mulai dari saling silang kebijakan di antara kementerian serta biaya. Berikut sejumlah upaya pemerintah menekan konsumsi BBM subsidi:

1. Teknologi RFID
Pembatasan melalui RFID dilakukan dengan dengan menggunakan database online yang disambungkan dengan SPBU serta kendaraan dengan menggunakan RFID tag.

Teknologi RFID diujicoba di wilayah Jabodetabek mulai Mei 2014 dengan menggunakan database online yang disambungkan dengan SPBU serta kendaraan dengan menggunakan RFID tag.

Namun, uji coba ini gagal karena ada kendala pada produksi alat kendali, minimnya partisipasi masyarakat, serta terbatasnya petugas SPBU terhadap program RFID. 

Program ini berakhir pada 2016 sejalan dengan kebijakan pemerintah tidak lagi menanggung subsidi BBM Premium (RON 88) mulai Januari 2015. Penentuan harga Premium mengacu pada fluktuasi harga minyak dunia yang dievaluasi pada periode tertentu.

Baca: Mau Jadi Juragan SPBU? Segini Hitung-hitungan Duitnya

(mae)

Pages

Next