CNBC Indonesia Research
Jadi Komoditas Politik & Ekonomi, RI Sulit Hapus Subsidi BBM
Maesaroh, CNBC Indonesia
23 November 2022 13:05
Besarnya isu politik dan keriuhan menjelang perubahan kebijakan BBM subsidi ini pula yang menurut Fabby harus diantisipasi. Menurutnya, apapun kebijakan BBM subsidi harus dikomunikasikan kepada publik dengan jelas. Pasalnya, persoalan subsidi BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Perlu dikomunikasikan kepada publik secara berkala untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi, khususnya bagi daya beli orang miskin," imbuhnya.
Fabby menjelaskan, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah melakukan reformasi subsidi BBM. Reformasi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menghapus secara total.
"Prioritasnya adalah reformasi subsidi, mengingat subsidi BBM dan LPG selama ini salah sasaran, sehingga menimbulkan pembengkakan. Jadi pada tahap awal saya sarankan reformasi subsidi energi yang tepat sasaran," imbuhnya.
Dengan penyaluran yang lebih tepat sasaran, maka persoalan pembengkakan anggaran bisa dihindari.
Senada, Ekonom dan Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai rencana penghapusan subsidi BBM yang tertuang dalam deklarasi KTT G20 sulit dilakukan di Indonesia.
Pasalnya, masih banyak isu yang belum dibenahi oleh pemerintah jika subsidi BBM ini dikurangi, termasuk realokasi anggaran untuk membantu masyarakat terdampak apabila harga BBM naik sebagai imbas dikuranginya subsidi.
Menurutnya, pemerintah harus segera membuat roadmap atau peta jalan yang tepat untuk kebijakan penghapusan subsidi BBM dalam negeri. Bhima menekankan, kondisinya akan menjadi sangat aneh bila penghapusan BBM dilakukan, namun masyarakat harus membeli kendaraan listrik yang harganya masih tinggi.
"Karena kondisinya akan sangat aneh kalau BBM naik karena penghapusan subsidi. Sementara masyarakat diminta beli motor listrik atau mobil listrik yang harganya terlalu tinggi. Itu (realokasi subsidi) harusnya larinya ke sana," tuturnya.
(mae)Pages
Most Popular