Penghapusan BBM Sudah Lama Diusulkan, Tak Cuma Saat G20 Bali

Jakarta, CNBC Indonesia - Negara-negara G20 sepakat untuk mengurangi konsumsi energi yang boros dan membebani keuangan negara dengan menghapuskan subsidi energi fosil. Kesepakatan itu lahir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 15-16 November, di Bali, dalam wujud G20 Bali Leaders' Declaration.

Upaya pemangkasan subsidi bahan bakar fosil ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjalankan energi rendah karbon atau transisi energi, sehingga bisa mengurangi dampak perubahan iklim global.

Namun ternyata, inisiasi untuk menyetop subsidi energi yang boros dan membebani keuangan negara tidak hanya diusulkan dalam KTT G20. Komitmen itu telah dicetuskan sejak deklarasi di Pittsburgh, Amerika Serikat, pada 2009 lalu.

"Saran penghapusan subsidi BBM bukan saja disampaikan di G20 tapi juga sebelumnya di COP-26 Glasgow, juga rekomendasi dari OECD," Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa kepada CNBC Indonesia, Selasa (22/11/2022).

Adapun rencana pemangkasan subsidi BBM juga pernah disampaikan pada G7 tahun 2016 dan menetapkan target untuk mengakhiri subsidi bahan bakar fosil pada tahun 2025. Untuk itu, dana yang digelontorkan untuk subsidi energi fosil mencapai US$ 700 miliar atau setara Rp 11 triliun (asumsi kurs Rp 15.718 per US$).

Fabby menilai perkiraan hingga tahun ini, subsidi BBM dan bahan bakar fosil akan semakin meningkat. Hal itu berdasarkan pertimbangan faktor harga energi yang kian meroket.

Perlu diketahui, seolah bertolak belakang dari isi deklarasi tersebut, Indonesia termasuk salah satu negara dengan subsidi energi fosil, utamanya BBM dan listrik paling "bengkak". Bahkan, tahun 2022 ini saja, subsidi dan kompensasi energi, baik BBM dan listrik, diperkirakan bisa mencapai Rp 502,4 triliun.

Perkiraan besaran subsidi dan kompensasi energi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2022 tentang Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah perkiraan subsidi hingga akhir 2022 ini melonjak dari perkiraan awal di APBN 2022 sebesar Rp 152,5 triliun.

Adapun jumlah subsidi dan kompensasi Rp 502,4 triliun tersebut terdiri dari subsidi Rp 208,9 triliun, di mana subsidi BBM dan LPG Rp 149,4 triliun dan subsidi listrik Rp 59,6 triliun. Lalu, kompensasi hingga akhir 2022 diperkirakan mencapai Rp 293,5 triliun, di mana kompensasi BBM diperkirakan mencapai Rp 252,5 triliun dan kompensasi listrik Rp 41 triliun.

Lonjakan subsidi dan BBM ini tak terlepas dari lonjakan harga minyak mentah dunia yang sempat bertahan di atas US$ 100 per barel selama beberapa bulan sejak perang Rusia-Ukraina meletus pada 24 Februari 2022 lalu. Sementara asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada 2022 "hanya" US$ 63 per barel.

Bila pemerintah tidak mengendalikan subsidi dengan menaikkan harga BBM di dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengungkapkan bahwa subsidi energi RI hingga akhir tahun ini bisa melejit hingga Rp 698 triliun.

Baca: Ini Hasil KTT G20 yang Berisi Penghapusan Subsidi BBM

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Petinggi Ekonomi Dunia G20 Kumpul di Bali, Ini yang Dibahas!