Mencari Jejak 'Durian Runtuh' di Tengah Kemarau Dolar

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemarau dolar AS mengintai Indonesia. Likuiditas mata uang Negeri Paman Sam ini menipis di tengah fenomena 'strong dollar' yang menghantam global.

Hal ini tercermin pada pertumbuhan kredit valas yang melaju kencang, namun tak disertai dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) valas.

Bank Indonesia (BI) mencatat, pada September 2022, pertumbuhan kredit tumbuh double digit atau sebesar 18,1%, sementara pertumbuhan penghimpunan DPK valas hanya mencapai 8,4%.

Sejalan dengan itu, BI juga memperkirakan dana asing yang keluar dari Indonesia atau net outflow pada Kuartal III-2022 diperkirakan akan mencapai US$ 2,1 miliar atau setara Rp 32,55 triliun (kurs Rp 15.500/US$).

Dengan likuiditas yang hampir tiris, kecenderungan rupiah melemah terhadap dolar AS sulit dibendung. Pada penutupan perdagangan kemarin, Selasa (25/10/2022), rupiah tembus ke Rp 15.620/US$ melemah 0,22% di pasar spot.

Terbatasnya pasokan valas ini juga diakui oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti saat konferensi pers BI pekan lalu.

"Likuiditas valas terbatas, padahal trade balance besar. Satu hal ini memang agak berbeda dengan periode-periode yang lalu," jelas Destry.

BI selaku otoritas moneter diharapkan bisa menjadi katalis dalam menstabilkan pasar keuangan di dalam negeri. Kenaikan suku bunga BI sebesar 50 bps dinilai penting untuk menjangkar inflasi atau ekspektasi yang bergerak liar.

Namun, pada kenyataannya sehari setelah kebijakan ini dikeluarkan, kenaikan suku bunga hingga hari ini belum mampu mendongkrak kinerja mata uang Garuda.

Bahkan, BI sejak menaikkan suku bunga acuan pada Agustus 20222, mengumumkan operasi khusus untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Operasi tersebut bernama 'Twist Operation'. Tidak hanya triple intervention, BI melakukan operation twist dengan menjual SBN tenor pendek dan membeli di tenor panjang. Dengan operasi ini, BI akan mendorong daya tarik SBN tenor panjang dengan harapan investor kembali masuk dan nilai tukar lebih stabil.

Kepala Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro melihat langkah tersebut kurang strategis. Pasalnya, meski BI menaikkan suku bunga, keputusan untuk mempertahankan pembelian obligasi di pasar primer dan sekunder justru menyebabkan berlebihnya likuditas.

"Kelebihan rasio likuiditas ini salah satunya terlihat dari rendahnya loan-to-deposit ratio, dan pada akhirnya mengurangi insentif diantara perbankan untuk mengikuti BI dan menaikkan suku bunga," katanya kepada CNBC Indonesia.

"Jika suku bunga deposito rupiah belum naik, maka instrumen lain termasuk deposito dollar juga tidak akan naik. Pada akhirnya perbedaan suku bunga Indonesia dengan luar negeri tetap lebar," ujarnya.

Terlebih lagi, Singapura yang tingkat bunganya relatif lebih menarik, sehingga mengakibatkan masih tipisnya likuiditas dollar di perbankan domestik.

Alhasil, Bahana Sekuritas melihat melihat banyak pendapatan ekspor Indonesia disimpan di bank-bank Singapura di tengah-tengah fenomena surplus bertubi-tubi.

Hal ini dikarenakan bank di Negeri Jiran tersebut menawarkan lebih dari 3% setahun untuk dolar AS yang ditempatkan di deposito berjangka.

Kondisi tersebut semakin menegaskan bahwa windfall profit atau durian runtuh dari tingginya harga komoditas global yang selama ini diterima Indonesia dan tercermin dari surplus neraca perdagangan selama 29 bulan beruntun ternyata menguap ke negeri orang.

Sebagai catatan, dikutip dari BPS, surplus neraca perdagangan Januari-September 2022 surplus sebesar US$ 39,87 miliar atau tumbuh sebesar 58,83%. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan percaya bahwa surplus akan berlanjut hingga akhir tahun dan Indonesia akan membukukan surplus US$ 60 miliar.

Sanksi DHE

Padahal, di sisi lain, pemerintah dan BI telah menegakkan kembali memberlakukan sanksi untuk eksportir yang tidak menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri.

Sebelumnya, aturan wajib parkir devisa di dalam negeri ini direlaksasi oleh BI sepanjang pandemi. Pertengahan Juli lalu, BI bahkan memperpanjang batas waktu pengajuan pembebasan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE) hingga akhir Desember 2022.

Dengan pencabutan relaksasi ini, maka cadangan devisa (cadev) Indonesia dapat kembali kuat.

"Sanksi terhadap DHE SDA (Sumber Daya Alam) atau non SDA sudah berlaku kembali di tahun 2022," ungkap Deputi Gubernur Juda Agung.

Menurut Juda, bagi eksportir nonSDA yang melanggar, sanksi yang diberikan adalah penangguhan ekspor. "Keduanya kami sampaikan ke Ditjen Bea Cukai untuk di-enforce dan sudah berlaku," sambungnya.

Juda menuturkan sudah ada beberapa eksportir yang dikenakan sanksi. Penyebabnya antara lain belum membuka rekening khusus, DHE belum diterima dan DHE lebih kecil dari yang seharusnya.

Sayangnya, aturan ini baru diterapkan di akhir tahun, di mana kebutuhan akan dolar bisa dipastikan akan lebih besar lagi seiring dengan keperluan pembayaran bunga dan cicilan utang dalam valas di akhir tahun serta keperluan remitansi perusahaan asing yang beroperasi di Tanah Air.