AS Permudah Industri Baterai Listrik, RI Bersiap lakukan Ini
Foto: Presiden Joko Widodo secara resmi memulai tahapan pembangunan industri baterai listrik terintegrasi pada Rabu, 8 Juni 2022, di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNBC Indonesia - Persaingan untuk memperebutkan investasi di industri baterai kendaraan listrik semakin ketat. Bahkan Amerika Serikat menyiapkan paket insentif bagi perusahaan-perusahaan baterai yang mau membangun ekosistemnya di negeri paman sam itu.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Septian Hario Seto mengatakan Amerika pada bulan Agustus lalu baru saja mengeluarkan Inflation Reduction,yakni undang-undang pajak, di mana negara itu bakal memberikan paket insentif yang cukup besar bagi perusahaan baterai.
Ini dilakukan guna menarik minat para investor untuk mau menanamkan modalnya di negara tersebut.
"Jadi ini adalah salah satu PR. Jadi kita juga harus mengevaluasi bagaimana competitiveness kita untuk industri baterai ini. Karena kita tahu bahwa baterai itu sekarang yang justru sedang banyak berkembang itu adalah yang non nickel based berkembangnya cukup pesat," ujar dia dalam acara Closing Bell CNBC Indonesia, Rabu (28/9/2022).
Adapun dengan adanya kompetisi dari negara adidaya tersebut, menurut Seto pemerintah saat ini juga tengah merumuskan skema insentif yang lebih komprehensif guna menarik investasi. Terutama yang dapat menjangkau dari hulu hingga hilir.
"Jadi inflation reduction dari Amerika terus terang memberikan tantangan buat kita ya untuk bisa mempertahankan competitiveness dari industri yang sedang kita bangun ini," kata dia.
Sementara, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Rizal Kasli menilai dalam menggenjot ekosistem baterai kendaraan listrik, investor tentunya akan memilih negara mana yang dapat memberikan tawaran yang lebih menarik untuk bisnis mereka.
Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia juga harus bisa memberikan jaminan investasi dan jaminan perusahaan kepada para investor, di samping insentif baik fiskal maupun non fiskal.
"Kemudian juga kemudahan dalam hal penguasaan lahan atau dalam hal kesesuaian dengan RTRW ini yang banyak digunakan oleh para investor. Kemudian dengan perizinan yang lebih cepat dan efisien termasuk juga menyederhanakan perizinan karena banyak sekali perizinan yang harus diurus oleh pengusaha," kata dia.
[Gambas:Video CNBC]
Hilirisasi Harga Mati, Larangan Ekspor Diperluas?
(pgr/pgr)
