
Jokowi Sakti! Rebut Freeport Hingga Surplus Neraca Dagang

Indonesia tengah menghadapai gugatan keroyokan dari Uni Eropa dan sejumlah negara lain di WTO. Menyusul kebijakan Jokowi melarang ekspor nikel.
Namun, Jokowi bergeming. Bahkan, Jokowi sepertinya sudah tak kaget jika kemudian Indonesia kalah dalam gugatan itu.
"Nggak perlu takut setop ekspor nikel. Dibawa ke WTO nggak apa-apa. Dan keliatannya kita juga kalah di WTO. Nggak apa-apa, tapi barangnya sudah jadi dulu, industrinya sudah jadi. Nggak apa-apa, kenapa kita harus takut? Kalau dibawa ke WTO kalah. Kalah nggak apa-apa, syukur bisa menang," kata Jokowi saat membuka Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022 CNBC Indonesia bersama INDEF di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
"Tapi kalah pun nggak apa-apa, industrinya sudah jadi dulu. Nanti juga sama. Ini memperbaiki tata kelola dan nilai tambah ada di dalam negeri," kata Jokowi.
Sikap Jokowi itu bukan tak beralasan.
Pasalnya, sejak dilakukan pelarangan, kata Jokowi, Indonesia bisa menikmati nilai tambah yang tak sedikit dari ekspor produk turunan nikel.
"Hilirisasi ini secara nyata sudah kejadian. CPO dan turunannya, nikel dan turunannya, bauksit sudah. Jadi, kalau kemarin kita setop nikel dan kita bangun industrinya di dalam negeri, mulai tampak hasilnya. Mungkin tahun ini setop timah, tahun depan bauksit, tahun depannya lagi cooper," kata Jokowi.
"Nikel, 6-7 tahun lalu ekspornya hanya US$1,1 miliar. Tahun 2021, sudah US$20,9 miliar. Nilai tambahnya melompat 19 kali lipat," tambahnya.
Capaian itu, ujarnya, yang turut menopang neraca dagang Indonesia kini selalu dalam posisi surplus, sudah 27 bulan berturut-turut.
"Kelihatan, dulu neraca dagang, misalnya dengan China itu selalu minus. Saya ingat, 2014 minusnya US$13 miliar, tahun 2021 minusnya sudah jadi US$2,4 miliar. Tahun ini, saya pastikan, kita surplus dengan China. Itu karena raw material (sumber daya alam mentah)," kata Jokowi.
Jokowi pun sempat bikin gigit jari negara-negara di pertemuan G20 di Roma, Italia akhir pekan lalu. Ceritanya, Jokowi disuguhi rencana kerja sama pasokan global.
Sempat tergiur, Jokowi hampir saja ikut teken kerja sama itu bersama 16 negara lainnya. Namun, batal, setelah menyadari bahwa kerja sama itu akan 'menuntut' Indonesia membuka lebar-lebar pasokan mentah sumber daya alam.
Tak berhenti di situ, Jokowi masih akan melarang sederet ekspor mentah sumber daya alam Indonesia.
Tahun ini, setop timah. Tahun depan bauksit, ke depannya lagi, tembaga," ujar Jokowi.
(dce/dce)