Malaysia Baru Rilis Aturan Pakai Masker di Ruangan Tak Wajib

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Malaysia kembali memperbarui kebijakan penggunaan masker, Rabu (7/9/2022). Dalam aturan baru ini, masker menjadi opsional di dalam ruangan, kecuali di transportasi umum dan di fasilitas medis, serta untuk mereka yang dites positif Covid-19.

Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin mengatakan hal ini merupakan rekomendasi pemerintah. Pihaknya mengaku menyerahkan kembali kepada pemilik tempat terkait apakah mereka akan mengizinkan atau menghapus pemakaian masker dalam ruangan.

"Jika mereka membuat keputusan untuk memaksakannya (penggunaan masker), maka orang harus mematuhinya dan mereka dapat melarang mereka yang menolak untuk masuk," katanya dikutip Straits Times.

Meski telah membebaskan penggunaan masker ini, Khairy tetap mendorong masyarakat untuk terus memakainya mengingat khasiatnya yang terbukti dalam memutus penularan Covid-19.

Sejak Mei, Malaysia telah mencabut mandat masker untuk pengaturan di luar ruangan. Ini sebagai langkah untuk transit ke fase endemik yakni hidup dengan virus.

Dengan tingkat vaksinasi 84,2% dan hampir setengah populasi telah mengambil suntikan booster, kematian harian akibat virus corona telah melambat di Negeri Jiran itu. Pada Selasa, hanya 2.067 infeksi yang dilaporkan.

Meskipun demikian, Khairy menekankan bahwa mandat masker dapat kembali diberlakukan jika situasi Covid-19 memburuk.

"Kami tidak tahu ke arah mana mutasi akan pergi. Ada kemungkinan itu bisa menjadi lebih berbahaya," tambahnya.

"Jika kita menemukan dalam beberapa bulan atau satu tahun bahwa varian tidak menyebabkan komplikasi serius, maka kita dapat sepenuhnya memasuki fase endemik."

Lebih lanjut, Khairy menambahkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan pengadaan vaksin yang secara khusus ditargetkan untuk varian baru seperti Omicron. Ia mengaku sedang melihat tren penularan dan juga terkait apakah suntikan itu akan ditawarkan kepada seluruh masyarakat atau yang memiliki resiko tinggi saja.

"Sekarang kami melihat program vaksinasi yang lebih tepat sasaran. Tapi kami belum memutuskan apakah akan melakukan kampanye vaksinasi massal atau kelompok tertentu," ujarnya lagi.