Negara Kaya Ini Mau Hentikan Produksi Migas, Begini Alasannya

Belitung, CNBC Indonesia - Transisi energi menjadi agenda penting bagi sejumlah negara produsen dan pemakai bahan bakar fosil. Tak terkecuali Denmark yang siap menghentikan produksi migasnya, setidaknya pada 2050.

Hal itu diungkapkan Menteri Kerja Sama Pembangunan dan Kerja Sama Nordik Denmark Flemming Møller Mortensen dalam G20 Development Ministerial Meeting 2022 Side Event di Belitung, Rabu (7/9/2022).

Dia mengatakan Denmark akan mengakhiri produksi migas di Laut Utara pada 2050. Seiring dengan rencana tersebut, pihaknya pun telah menghentikan penerbitan izin produksi baru.

Adapun, Denmark menjadi salah satu produsen minyak terbesar di Eropa. Produksinya sempat menembus 400 ribu barel per hari pada 2005 sebelum terus menurun hingga ke kisaran 60 ribu-70 ribu barel per hari pada saat ini.

Langkah pengehntian produksi minyak tersebut akan diimbangi dengan pengembangan energi terbarukan secara masif, seperti tenaga angin maupun surya.

"Kami akan meningkatkan tenaga angin dan surya di darat hingga empat kali lipat pada tahun 2030. Kami juga akan meningkatkan kapasitas angin lepas pantai lebih dari sepuluh kali lipat pada tahun 2050," tuturnya.

Dengan peningkatan tersebut, Denmark diharapkan tetap mampu memasok lebih dari 213 juta rumah tangga dengan menggunakan energi hijau.

Mortensen mengungkapkan pihaknya juga mendirikan aliansi angin lepas pantai global untuk meningkatkan angin lepas pantai secara global hingga 380 gigawatt (GW) pada tahun 2030.

"Dan kami mengundang semua 20 negara untuk bergabung dengan Aliansi," ujarnya.

Dalam acara yang sama, peta jalan blue economy atau ekonomi biru terus dimatangkan. Adapun, esensi dari konsep blue economy adalah bagaimana menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan berbasis laut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan blue economy akan menolong Indonesia untuk mencetak pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Langkah itu juga dapat memitigasi risiko iklim yang saat ini sedang mengancam dunia.

"Pengembangan blue economy sangat relevan dengan negara kepulauan seperti indonesia. Konsep ini bisa menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan sosial dan lingkungan," katanya saat memberikan sambutan agenda "The Development of Indonesia's Blue Economy Roadmap".