Simak 3 Skenario Soal BBM Subsidi, Pilih Mana Pak Jokowi?
Tim Redaksi, CNBC Indonesia
26 August 2022 11:03
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah sampai saat ini masih menggodok kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM). Jajaran pemerintah saat ini masih membahas hal tersebut, sebelum dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sejumlah menteri kabinet Jokowi kemarin tiba-tiba merapat ke Kantor Menko Perekonomian Airlangga Hartato. Mereka datang secara bergiliran, setelah mengikuti rapat terbatas secara tertutup bersama Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Hadir pula Kepala BKF Febrio Kacaribu dan Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury.
Setidaknya, ada tiga skenario yang sejauh ini masih dalam pertimbangan pemerintah. Mulai dari menaikkan alokasi anggaran subsidi yang berisiko membebani kas negara, mengendalikan volume Pertalite dan Solar, atau jurus terakhir yakni menaikkan harga bensin subsidi.
 Foto: SPBU Pertamina, Kemang (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengaku tidak akan ragu untuk memutuskan kebijakan harga BBM. Keputusan konkret akan diambil dengan mempertimbangkan kondisi kas keuangan negara.
"Hal tersebut dikemukakan Jokowi dalam wawancara ekslusif bersama CNBC Indonesia beberapa waktu lalu, seperti dikutip Jumat (26/8/2022). Jokowi menegaskan tidak akan ragu memutuskan kebijakan terkait harga BBM apabila memang itu dibutuhkan.
"Kalau APBN tidak mampu, ya memang harus kita putuskan," tegas Jokowi.
Lantas, seperti apa tiga skenario yang saat ini dipertimbangkan?
1. Bansos Diperbesar
Salah satu skenario yang saat ini dipertimbangkan pemerintah adalah meningkatkan penyaluran bantuan sosial (bansos), apakah itu besaran nilainya, atau penambahan jumlah masyarakat penerima bantuan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan apabila memang pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM subsidi, maka bansos bagi masyarakat akan ditingkatkan.
 Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) di Pasar Harjamukti, Kota Cirebon, Rabu, 13 April 2022. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden) |
"Bagaimana bantalan yang harus disiapkan. Jadi bukan hanya terkait penyesuaian atau pembatasan, tetapi bantalan-bantalan sosial yang harus disiapkan. Tentu perlindungan sosialnya akan kami tebalkan," kata Airlangga.
Airlangga memahami bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi akan berimplikasi terhadap banyak hal, mulai dari sektor industri, daya beli masyarakat, dan pada akhirnya berujung pada inflasi. Maka dari itu, pemerintah akan melakukan kalkulasi.
2. Korbankan APBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan bahwa keputusan untuk menahan harga BBM akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara. Jika harga BBM tak naik, bukan tidak mungkin subsidi energi makin membengkak.
Saat ini, subsidi energi yang mencakup subsidi BBM, listrik dan LPG sudah mencapai Rp 502 triliun. Jika tetap menahan harga BBM, bukan tidak mungkin akan ada tambahan subsidi hingga Rp 700 triliun untuk tahun ini.
"Kami perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai RP 198 triliun menjadi di atas Rp 502," kata Sri Mulyani
Angka tersebut, telah memperhitungkan potensi berlanjutnya kenaikan harga minyak dunia di angka US$ 1000 per barel, pelemahan kurs rupiah terhadao dolar AS di angka Rp 14.750 per dolar AS, serta konsumsi BBM subsidi yang diperkirakan melampaui kuota yang ditetapkan.
 Foto: Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan, BAPPENAS, dan Bank Indonesia |
Adapun berdasarkan prognosa konsumsi bensin Pertalite hingga akhir tahun bisa mencapai 28 juta kiloliter, melebihi batas kuota yang ditetapkan sebanyak 23,05 juta KL. Begitu pun dengan bensin Solar yang diperkirakan konsumsinya mencapai 17,2 juta kilo liter.
3. Kenaikan Harga BBM
Kenaikan harga BBM menjadi opsi paling terakhir yang bisa ditempuh pemerintah. Meski demikian, kenaikan harga BBM tentu akan memberikan dampak bukan hanya terhadap perekonomian, melainkan juga sosial dan politik Tanah Air.
Presiden Jokowi pernah blak-blakan dampak yang terjadi kala ia memutuskan untuk menaikkan harga BBM di awal masa kepemimpinannya.
 Foto: Muhammad Luthfi Rahman |
"Naik 10% saja demonya saya ingat. Demonya tiga bulan? Kalau naik 100% lebih, demonya berapa bulan," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Silatnas dan Ultah 19 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat beberapa waktu lalu.
Satria Sambijantoro, Kepala Ekonom Bahana Sekuritas mengemukakan, kenaikan harga BBM tentu akan berdampak pada perekonomian dan situasi politik di Tanah Air. Namun, keputusan untuk tidak mengerek harga juga berisiko pada pengelolaan anggaran.
"Potensi pembengkakan subsidi energi akan menimbulkan masalah bagi pengelolaan anggaran Indonesia," kata Satria.
Satria menilai, pemerintah memang masih memiliki ruang fiskal yang besar apabila tetap mempertahankan subsidi BBM. Namun, Satria mengingatkan bahwa tahun depan akan ada risiko dari pembengkakan subsidi energi pada tahun ini.
Menurut Satria, ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mengerek harga BBM. Pasalnya, pergerakan laju inflasi pada tiga bulan mendatang secara historis jauh lebih terkendali.
"Lebih baik karena momentum inflasi secara historis rendah di bulan Agustus, September, Oktober. Sebelum November, Desember," katanya.
(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sah! Pertamina Resmi Turunkan Harga BBM di Bali-Papua Per 1 Oktober
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular