RI Raja Batu Bara Dunia, Tapi Suplai ke PLN Ogah-ogahan!

Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN (Persero) menyatakan bahwa kebutuhan batu bara dari pemasok belakangan ini semakin sulit, padahal produksi batu bara di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Atau pada tahun ini produksi batu bara di dalam negeri ditargetkan mencapai 663 juta ton.

Sulitnya mendapatkan kepastian suplai batu bara untuk PLN karena hal klasik. Yakni, seiring dengan naiknya harga komoditas emas hitam tersebut di pasar internasional atau pasar ekspor yang hampir menyentuh level US$ 400 per ton, sementara memang untuk pasar dalam negeri pemerintah mematok harga jual batu bara ke PLN hanya US$ 70 per ton.

EVP Batubara PLN, Sapto Aji Nugroho membeberkan bahwa pihaknya terancam defisit pasokan batu bara menyusul langkah para pemasok yang lebih memilih menahan pasokan dibandingkan menyuplainya ke PLN. Hal tersebut tentunya membuat perusahaan setrum pelat merah ini semakin sulit dalam mendapat pasokan batu bara.

Baca: Miris, Tak Ada yang Mau Berkontrak Batu Bara Dengan PLN

Menurut dia beberapa pemasok yang mendapat penugasan dari Dirjen Minerba akan berusaha untuk memasok kebutuhan batu bara ke PLN. Namun demikian, mereka meminta agar pasokan batu bara dapat dikirimkan pada triwulan ke empat, setelah Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pemungut iuran batu bara terbentuk.

"Mereka minta di triwulan keempat mengapa? Mereka berharap BLU sudah mulai implementasi dia tidak menolak penugasan Minerba tetapi mengatur jadwalnya setelah BLU keluar," ujarnya dalam Diskusi Publik BLU Batubara Selasa (2/1/2022).

Kondisi ini menurut Sapto tentunya cukup mengkhawatirkan, apalagi bauran batu bara masih menguasai 60-70% pemakaian energi untuk produksi listrik perusahaan. Di samping itu, kebutuhan listrik juga mengalami kenaikan.

Baca: Heboh Pemasok Batu Bara Ogah Suplai ke PLN, Ini Alasannya..

Saat ini stok batu bara PLN sendiri masih berada di level 19 hari operasi (HOP). Namun, jika BLU tidak segera terbit dam PLN mengalami kesulitan dalam hal kontrak pemenuhan batu bara, sudah pasti HOP juga turut menurun.

Oleh sebab itu, ia berharap agar pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pemungut iuran batu bara dapat segera diimplementasikan. Utamanya sebagai solusi atas disparitas harga yang menjadi akar permasalahan pasokan batu bara untuk kelistrikan nasional.

Sapto menjelaskan bahwa perusahaan sempat mengalami kekurangan pasokan batu bara sebesar 15,5 juta metrik ton (MT) pada awal tahun ini. Pada waktu itu, dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP perusahaan mematok kebutuhan batu bara sebesar 66,4 juta MT.

Baca: Awas Krisis Listrik, Pemasok Batu Bara Ogah Suplai ke PLN!

Namun demikian, kebutuhan perusahaan setrum itu ternyata mengalami kenaikan tajam dari yang semula 66,4 juta MT di RKAP melonjak ke level 84,7 juta MT. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan perekonomian yang mulai membaik pasca Covid-19.

Berdasarkan data yang dipaparkan PLN, alokasi kontrak batu bara untuk tahun 2022 yakni sebesar 76,4 juta MT dengan success rate 90% yakni 69,2 juta MT. Sementara dalam revisi RKAP saat ini kebutuhan batu bara PLN mencapai 84,7 juta ton. Dengan begitu terdapat gap 15,5 juta MT antara persediaan dan kebutuhan.

Adapun, guna memenuhi kekurangan 15,5 juta MT tersebut, PLN pada 25 Februari lalu mengajukan permohonan penugasan kepada Dirjen Minerba dan mendapatkan penugasan sebesar 17,2 juta MT pada Maret-Mei 2022 dengan volume terkontrak 11,4 juta MT atau selisih 5,8 juta MT.

Baca: Gawat! RI Bisa Krisis Listrik Lagi, PLN Sulit Dapat Batu Bara

Sementara itu, dengan memperhitungkan kebutuhan batu bara di semester II, PLN mengajukan permohonan penugasan sebesar 6 juta MT. Permohonan tersebut kemudian direspon Dirjen Minerba dengan menerbitkan penugasan sebesar 5,4 juta MT.

Selanjutnya, menindaklanjuti penugasan pada 15 Juli kemarin, PLN telah melakukan pembahasan dengan penambang yang menghasilkan komitmen pasokan 1,6 juta MT dengan pasokan bulan Agustus hanya 100.000 MT.

Direktur Batu Bara Kementerian ESDM, Lana Saria menegaskan, bahwa sudah menerbitkan surat penugasan untuk memenuhi tambahan kebutuhan PLN. Di dalam surat penugasan tersebut tercantum volume batu bara yang harus dipasok ke PLN.

"Selanjutnya PLN dan Pemasok akan menyepakati dalam kontrak/perjanjian jual beli termasuk di dalamnya jadwal pengiriman batubara, sehingga tidak ada alasan bagi salah satu pihak untuk menunda pengiriman," ungkap Lana kepada CNBC Indonesia, Rabu (3/8/2022).

Ditjen Minerba, kata Lana, akan melakukan monitoring realisasi penugasan dan akan menindak pemasok yang tidak melaksanakan penugasan dengan menutup fitur ekspornya pada aplikasi MoMS.

Baca: Sri Mulyani Buka-bukaan Isi Kas Negara Gegara 'Durian Runtuh'

Kondisi kelangkaan batu bara bagi PLN tersebut tentunya cukup ironis bila melihat cadangan maupun produksi batu bara Indonesia yang merupakan salah satu terbesar di dunia. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN) misalnya, cadangan batu bara Indonesia sekitar 38,8 miliar ton.

Umur cadangan batu bara tersebut setidaknya masih mampu bertahan hingga 69 tahun ke depan. Namun demikian perhitungan tersebut dengan asumsi tidak ada penemuan sumber daya baru.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Heboh Pemasok Batu Bara Ogah Suplai ke PLN, Ini Alasannya..