5 Skandal Pemerintah Inggris Boris Johnson, Ada Video Porno

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson kini di titik nadir. Total 53 menteri dan pejabat di pemerintahannya mundur.

Kamis (7/7/2022), ia bahkan dilaporkan media BBC, akan segera mundur dari jabatan ketua Partai Konservatif Britania Raya, yang berkuasa di Inggris, sekaligus PM. Sumber mengatakan Johnson pun sudah berbicara dengan salah satu anggota parlemen, Graham Brady.

Goncangan ke pemerintahannya terjadi akibat skandal yang melibatkan seorang anggota parlemennya yang merupakan sekutunya di partai Chris Pincher. Ia sebelumnya ditunjuk Johnson untuk menjabat posisi penting Deputy Chief Whip., posisi yang mengatur kontribusi partai untuk bisnis parlemen.

Pincher sendiri sejak minggu lalu sudah di skors. Ia diselidiki oleh badan pengawas parlemen terkait tuduhan pelecehan seksual setelah meraba-raba dua pria yang dalam keadaan mabuk.

Kejadian itu berlangsung 29 Juni saat ia menghadiri acara di sebuah The Conservative Friends of Cyprus, organisasi relawan Partai Kondervatif Britania Raya. Laporan pelecehan itu diketahui seorang anggota parlemen yang kemudian melaporkannya ke Chris Heaton-Harris, sekretaris parlemen.

Pincher akhirnya memutuskan mundur dari jabatannya. Ia mengaku tengah mabuk kala kejadian terjadi.

Skandal ini kemudian beralih ke Johnson. Menurut Express mengutip juru bicara kantor sekaligus tempat tinggal PM Inggris, Downing Street, ia telah diberitahu sejumlah komplain terkait perilaku Pincher di 2019, ketika hendak memilihnya di 2022.

Namun publik kemudian menyayangkan kenapa ia tetap dipilih Johnson. Menurut catatan media The Guardian, Pincher juga telah memiliki sejumlah kasus dan tuntutan sejak 2017.

Hal ini kemudian membuat Johnson meminta maaf Selasa lalu. Ia mengakui kesalahannya.

"Saya meminta maaf kepada semua orang yang sangat terpengaruh olehnya," kata Johnson dalam sebuah tayangan televisi, Selasa, melansir Reuters.

"Saya hanya ingin memperjelas bahwa tidak ada tempat di pemerintahan ini bagi siapa pun yang merupakan pemangsa atau yang menyalahgunakan posisi kekuasaan mereka," tulis The Guardian.

Sebenarnya ini bukan skandal pertama. Berikat catatan yang dikumpulkan dari beberapa sumber:

1.Partygate

Boris Johnson pernah juga menghadapi mosi tidak percaya publik dan parlemen. Ini terkait "partygate" di tahun 2020.

Saat pemerintahannya memutuskan me-lockdown Inggris karena kasus Covid-19, Johnson disebut menghadiri di kantornya Downing Street bersama istrinya. Pesta dengan acara minum anggur bersama itu mengejutkan warga dan mendorong suara untuk melengserkan dirinya meski gagal.

2.Pelanggaran Aturan Covid-19 oleh Menkes

Skandal lain di pemerintahan Johnson adalah pelanggaran aturan Coviod-19 yang dilakukan Matt Hancock, kala itu menjadi menteri kesehatan di 2021. Ia mengundurkan diri setelah surat kabar The Sun mengungkap rekaman video dia melanggar pembatasan virus corona sebulan sebelumnya.

Bukan Hanna itu, Hancock juga ketahuan berselingkuh dengan seorang ajudan perempuan. Johnson awalnya membela Hancock dan membuat kekesalan publik.

3.Renovasi Mewah Apartemen

Di 2021 juga, Johnson terkena skandal lain soal renovasi apartemen pribadinya di Downing Street. Renovasi itu dilakukan designer ternama dengan menggunakan wallpaper emas.

Namun, ini kemudian dinilai tidak transparan. Ia tidak menyebutkan dari mana uang yang dipakai mengingat nominalnya miliaran.

Otoritas lalu mendenda Partai Konservatif 17.800 pounsterling. Ini karena ia dan partainya gagal melaporkan sumbangan secara akurat.

4.Pelecehan Seksual Lain

Pelecehan seksual bukan kasus pertama yang melanda pemerintahan Johnson. Mantan anggota parlemen Inggris dari partainya, Imran Ahmad Khan terbukti melakukan pelecehan seksual kepada anak laki laki berumur 15 tahun pada tahun 2021.

Ia akhirnya mundur. Khan juga dihukum 18 bulan penjara sejak Mei 2022 lalu.

5.Video Porno

Bukan hanya Khan, skandal juga terjadi pada Neil Parish, anggota partai Johnson yang lain. Ia mengundurkan diri setelah ketahuan menonton video porno di House of Commons, kantor parlemen Inggris, dua kali.