Ini Skandal yang Buat PM Inggris Boris Johnson Diminta Mundur

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Boris Johnson kini gonjang-ganjing. Sebanyak 38 menteri dan pembantunya mundur dalam 24 jam dan ia diminta melepaskan jabatannya, Rabu (6/7/2022).

Hal ini terjadi setelah skandal terbaru yang mencoreng nama pemerintahan Johnson. Skandal itu melibatkan seorang anggota parlemennya yang merupakan sekutunya di Parti Konservativ Britania Raya Chris Pincher.

Ia sebelumnya ditunjuk Johnson untuk menjabat posisi penting Deputy Chief Whip. Dalam website-nya diketahui polisi ini mengatur kontribusi partai untuk bisnis parlemen.

Baca: Inggris Gonjang-ganjing: 38 Menteri Resign, PM Diminta Mundur

Pincher sendiri sejak minggu lalu sudah di skors. Ia diselidiki oleh badan pengawas parlemen terkait tuduhan pelecehan seksual setelah meraba-raba dua pria yang dalam keadaan mabuk.

Kejadian itu berlangsung 29 Juni saat ia menghadiri acara di sebuah The Conservative Friends of Cyprus, organisasi relawan Partai Kondervatif Britania Raya. Laporan pelecehan itu diketahui seorang anggota parlemen yang kemudian melaporkannya ke Chris Heaton-Harris, sekretaris parlemen.

Pincher akhirnya memutuskan mundur dari jabatannya. Ia mengaku tengah mabuk kala kejadian terjadi.

Baca: Awas PD 3, Perang Rusia-AS Bisa Pecah di Alaska

Skandal ini kemudian beralih ke Johnson. Menurut Express mengutip juru bicara kantor sekaligus tempat tinggal PM Inggris, Downing Street, ia telah di-briefing sejumlah komplain terkait perilaku Pincher di 2019, ketika hendak memilihnya di 2022.

Namun publik kemudian menyayangkan kenapa ia tetap dipilih Johnson. Menurut catatan media The Guardian, Pincher juga telah memiliki sejumlah kasus dan tuntutan sejak 2017.

Hal ini kemudian membuat Johnson meminta maaf Selasa lalu. Ia mengakui kesalahannya.

"Saya meminta maaf kepada semua orang yang sangat terpengaruh olehnya," kata Johnson dalam sebuah tayangan televisi, Selasa, melansir Reuters.

"Saya hanya ingin memperjelas bahwa tidak ada tempat di pemerintahan ini bagi siapa pun yang merupakan pemangsa atau yang menyalahgunakan posisi kekuasaan mereka," tulis The Guardian.

Beberapa saat setelah itu sejumlah menteri mengajukan resign dari pemerintahannya. Ini diawali Rishi Sunak yang menempati posisi menteri keuangan dan Sajid Javid yang menempati posisi menteri kesehatan.

Keduanya membidik kemampuan sang PM untuk menjalankan pemerintahan yang mematuhi standar. Ini terungkap dalam surat pengunduran diri mereka.

"Dengan sangat menyesal saya harus memberi tahu Anda bahwa saya tidak bisa lagi, dengan hati nurani yang baik, terus melayani di pemerintahan ini," kata Javid dalam surat kepada Johnson.

"Masyarakat sudah sepatutnya mengharapkan pemerintahan berjalan dengan baik, kompeten dan serius ... Saya menyadari ini mungkin pekerjaan menteri terakhir saya, tapi saya percaya standar ini layak diperjuangkan dan itulah sebabnya saya mengundurkan diri," kata Sunak.

Bukan hanya menteri, di hari yang sama Alex Chalk yang menduduki posisi Jaksa Agung juga mundur dari pemerintahannya. Ia pun menyebut bahwa kemampuan pemerintah Inggris telah rusak.

"Kemampuan Nomor 10 (merujuk Downing Street) untuk menegakkan standar keterbukaan yang diharapkan dari pemerintah Inggris telah rusak," tulisnya di surat pengunduran diri yang dibagikan di Twitter dikutip CNBC International.

Ini kemudian merembet ke sejumlah menterinya yang lain. Termasuk Menteri Anak dan Keluarga Will Quince dan Menteri Lingkungan Jo Churchill, yang mengajukan pengunduran diri Rabu.

Tuntutan terhadap Johnson agar mundur juga kembali datang. Meski demikian, mantan wartawan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda siap melepas jabatan.

"Saya tidak akan mundur dan hal terakhir yang dibutuhkan negara ini, sejujurnya, adalah pemilihan umum," katanya seraya menyebut memiliki mandat dari pemilihan nasional 2019 yang ia menangkan dengan mayoritas besar kepada parlemen dalam pernyataan terbaru.

Ini bukan skandal pertama di pemerintahan Johnson. Ia sendiri bahkan terjebak kasus "partygate" di mana dirinya terkait pesta-pesta yang berlangsung kala pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown di awal pandemi Covid-19 menyerang negara itu 2020.

Mata uang pounsterling sendiri diperdagangkan pada level terendah dua tahun terhadap dolar karena ketidakstabilan politik Inggris kemarin. Analis mengatakan bagaimana pasar bereaksi dalam beberapa hari ke depan akan diawasi dengan ketat.

Baca: Alert! Bos IMF Bawa Kabar Buruk soal Resesi Global

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tersandung 'Partygate', PM Inggris Hadapi Mosi Tidak Percaya