Harga BBM Harus Naik Pak Jokowi, Bank Dunia Ungkap Alasannya!

Jakarta, CNBC Indonesia - World Bank atau Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia untuk memiliki rencana keluar menghadapi harga komoditas energi global yang tinggi. Salah satunya adalah menyesuaikan harga energi di dalam negeri.

Bank Dunia menjelaskan, belanja pemerintah Indonesia diproyeksikan menurun secara bertahap, sehubungan dengan dihapusnya belanja Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).

Kendati demikian, belanja pemerintah diperkirakan tetap tinggi seperti sebelum pandemi Covid-19, sebagian karena tekanan subsidi dan bantuan sosial.

Baca: Awas Pak Jokowi! Ada 'Bom Waktu' Intai Indonesia

Belanja untuk subsidi bahan bakar minyak dan listrik diperkirakan akan meningkat pada tahun ini, karena pemerintah menerapkan transmisi kenaikan harga secara sebagian dari harga energi global yang lebih tinggi ke harga eceran.

"Subsidi energi diproyeksikan meningkat dari 0,8% menjadi 1,1% dari PDB (Produk Domestik Bruto) pada 2021-2022," jelas Bank Dunia dalam laporannya bertajuk 'Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery', dikutip Rabu (29/6/2022).

Subsidi yang dibayarkan kepada PLN dan Pertamina sebagai kompensasi atas penjualan listrik dan bahan bakar minyak di bawah harga pasar, diproyeksikan meningkat dari 0,7% dari PDB pada 2021 menjadi 1,5% dari PDB pada 2022.

Sayangnya, Bank Dunia menyoroti bahwa subsidi ini justru lebih banyak menguntungkan rumah tangga kalangan menengah dan atas. "Rumah tangga ini mengonsumsi antara 42% dan 73% solar bersubsidi dan 29% LPG bersubsidi."

Baca: Cek Harga Pertalite-Pertamax Terbaru di RI, Harusnya Rp30.000

Sementara jika kedua subsidi ini dihilangkan akan menghemat 1% dari PDB pada tahun ini dan diganti dengan bantuan sosial yang ditargetkan untuk masyarakat rentan dan kalangan kelas menengah, dengan biaya 0,5% dari PDB. Dengan begitu, fiskal pemerintah akan lebih hemat sebesar 0,6% dari PDB.

Oleh karena itu, Bank Dunia memandang bahwa tak selamanya subsidi dapat menahan tingkat inflasi, karena adanya dorongan biaya dalam jangka pendek, mengingat harga-harga komoditas diperkirakan akan tetap stabil.

Baca: Patut Dibaca! 5 Ekonom Beberkan Kondisi Indonesia Terkini

Foto: BKF Kemenkeu (Dok. BKF Kemenkeu)

Artinya kebijakan subsidi ini tidak akan berkelanjutan. Pemerintah perlu untuk menaikkan harga komoditas energi di dalam negeri.

"Harus ada alasan yang kuat mengenai perlunya rencana keluar dari subsidi energi tinggi melalui transmisi harga (passthrough) secara bertahap dan beralih ke subsidi yang ditargetkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan," jelas Bank Dunia.

(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Awas Pak Jokowi! Ada 'Bom Waktu' Intai Indonesia