Petani & Pabrik Sawit Mulai 'Teriak', Ini Biang Keroknya

News - Damiana Cut Emeria, CNBC Indonesia
28 June 2022 06:45
Pekerja mengangkut hasil panen kelapa Sawit di kebun Cimulang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/3). Badan Pusat Statistik BPS  mengumumkan neraca Perdagangan (Ekspor-impor) Pada bulan Februari, nilai ekspor mencapai US$ 12,53 miliar, atau turun 11,33% dari tahun sebelumnya (YoY). Nilai ekspor minyak sawit sepanjang Januari-Februari 2019 hanya mencapai US$ 2,94 miliar, yang artinya turun 15,06% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018.  (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Petani sawit mengeluhkan harga tandan buah segar (TBS) yang masih anjlok. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) merilis, harga TBS akibat efek domino pelarangan ekspor CPO dan turunannya pada 28 April-22 Mei 2022 turun ke bawah Rp1.000 per kg.

Per 26 Juni 2022, harga TBS di 10 provinsi wilayah anggota SPKS berkisar Rp500-1.070 per kg.

Ketua Bidang organisasi dan Anggota SPKS, Sabarudin mengatakan, harga TBS petani sawit swadaya seluruh Indonesia dalam sepekan terakhir turun Rp100-200 per kg setiap hari.


"Saat ini hitungan kami di SPKS petani mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000 - 2.000.000 per ha per bulan. Sementara untuk kerugian petani sawit swadaya seluruh Indonesia dari bulan April-Juni ini sudah ada sekitar Rp50 triliun," kata Sabarudin dalam keterangan pers di situs SPKS, dikutip Selasa (28/6/2022).

"Seharusnya dengan harga CPO saat ini harga TBS petani sawit swadaya di tingkat petani sawit sudah di atas rata-rata Rp2.500 per kg," lanjut dia.

Dia menambahkan, beberapa petani sawit swadaya juga kesulitan menjual TSB karena perusahaan membatasi pembelian, bahkan tutup. Dengan alasan tangki penuh karena kesulitan ekspor.

"Kebijakan untuk menormalkan harga minyak goreng telah merugikan petani sawit swadaya seluruh Indonesia. Kami minta pemerintah sekarang mempercepat ekspor CPO, dipermudah agar harga TBS bisa cepat normal. Juga perlu dimaksimalkan pengawasan di pabrik-pabrik kelapa sawit yang beralasan tangkinya penuh supaya petani tidak menjadi korban," kata Sabarudin.

Stok Menumpuk Hingga Rekor

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan ekspor minnyak sawit nasional pada April 2022 turun jadi 2,089 juta dibandingkan April 2021 yang mencapai 2,636 juta ton. Meski sedikit baik dibandingkan Maret 2022 yang tercatat 2,018 juta ton.

Dengan stok awal April 2022 sebesar 5,683 juta ton, ditambah produksi (CPO dan CPKO) bulan April 2022 mencapai 4,255 juta ton, lalu ditambah impor 5 ton, maka stok akhir bulan April 2022 adalah 6,103 juta ton. Dimana total konsumsi lokal hanya 1,752 juta ton.

Angka stok akhir April itu melonjak dibandingkan Maret 2022 yang 5,683 juta ton dan 3,269 juta ton di April 2021. Angka stok ini adalah tertinggi, setidaknya sejak 6 tahun terakhir.

"Seharusnya dengan harga CPO saat ini harga TBS petani sawit swadaya di tingkat petani sawit sudah di atas rata-rata Rp2.500 per kg."Sabarudin, Kepada Bidang organisasi dan Anggota SPKS

Berikut posisi stok minyak sawit Indonesia menurut Gapki:

- Tahun 2016
produksi: 35,57 juta ton
ekspor: 26,57 juta ton
stok: 3,75 juta ton

- Tahun 2017
produksi: 41,98 juta ton
ekspor: 32,18 juta ton
stok: 4,02

- Tahun 2018
produksi: 47,38 juta ton
ekspor: 34,71 juta ton
stok: 3,26 juta ton

- Tahun 2019
produksi: 51,82 juta ton
ekspor: 36,17 juta ton
stok: 4,59 juta ton

- Tahun 2020
produksi: 51,57 juta ton
ekspor: 34,00 juta ton
stok: 4,86 juta ton

- Tahun 2021
produksi: 51,3 juta ton
ekspor: 34,23 juta ton
stok: 3,57 juta ton

- Tahun 2022 (per April 2022)
produksi: 16,46 juta ton
eskpor: 8,38 juta ton
stok: 6,10 juta ton.

Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers Jaksa Agung RI, 27 Juni 2022 (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)Foto: Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers Jaksa Agung RI, 27 Juni 2022 (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jaksa Agung ST Burhanuddin didampingi Menteri BUMN dan Kepala BPKP dalam jumpa pers di Jakarta, 27 Juni 2022 menjelaskan kerja sama Kejagung dengan BPKP membentuk tim gabungan untuk audit sawit. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI) Tungkot Sipayung meminta pemerintah harus segera menghapus kebijakan DMO dan DPO yang dinilai sebagai biang kerok persoalan minyak sawit hingga saat ini.

"Hitungannya, setiap bulan produksi minyak sawit itu sekitar 4 juta ton, ekspor 3 juta ton. Lalu stok akhir akan sekitar 2-3 juta ton. Itu kondisi alamiahnya. Tapi, karena ada DMO dan DPO, apalagi dengan rasio 1:5, dimana DMO 300 ribuan ton, berarti yang bisa diekspor adalah 1,5 jutaan ton. Artinya, ada akumulasi penumpukan di tangki CPO. Kepenuhan, PKS pun mengurangi pembelian TBS, akhirnya petani nggak lagi mau panen," jelas Tungkot.

Tungkot mengaku, menerima keluhan petani sawit di Riau, Aceh, hingga Kalimantan. Yang memutuskan akan berhenti memanen TBS karena anjloknya harga. Juga, karena sudah ditolak oleh PKS yang tangki CPO-nya kepenuhan.

"Itu nyata terjadi dan masuk akal. Benar-benar terjadi. Makanya ini kondisinya darurat. Kalau perusahaan yang besar-besar tentu masih tenang, dia menyelamatkan PKS-nya sendiri. Menyelamatkan TBS-nya sendiri. Nggak terima lagi TBS pihak ketiga. Jadi, korban kebijakan pemerintah ini, DMO dan DPO ini adalah petani," kata Tungkot.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Gulat ME Manurung mengungkapkan, ada ratusan pabrik kelapa sawit yang saat ini buka tutup operasional.

"Hasil rapat APKASINDO (21/6) diketahui dari 1.118 unit pabrik sawit diperkirakan 58 pabrik tutup total beroperasi, sedangkan 114 unit pabrik sawit buka tutup. Apakah ini juga karena harga CPO global lagi turun?," tukas Gulat.

Kebijakan Tak Efektif

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, kebijakan minyak goreng sawit berbasis perdagangan tidak efektif menjaga pasokan dan harga bagi masyarakat, pelaku usaha mikro dan usaha kecil.

Karena itu, pemerintah melakukan perubahan kebijakan, dari berbasis perdagangan ke industri akan memberi ruang bagi pemerintah untuk mengatur bahan baku, produksi, dan distribusi minyak goreng curah lebih baik. Sehingga pasokannya selalu tersedia sesuai harga eceran tertinggi (HET).

"Yang menjadi perhatian kita adalah sejak tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2021, perolehan dana pungutan ekspor BPDPKS mencapai sekitar Rp139,2 triliun. Terhadap subsidi biodiesel, ternyata sebagian besar hanya dinikmati oleh beberapa perusahaan besar, sehingga kita perlu memastikan apakah dalam pelaksanaan semua penyaluran dana pungutan BPDPKS tersebut telah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan ditetapkan penyalurannya," kata Febrie dalam keterangan pers, Senin (27/6/2022).

Sementara itu, Kejaksaan Agung bersama BPKP pun telah menandatangani kerja sama menandai dimulainya audit sawit di Indonesia.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Harga Sawit Masih Murah, Petani Teriak Minta Percepat Ekspor


(dce/dce)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading