Ketemu Prabowo, Petani Sawit Minta Ada Revisi Permentan
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Manurung meminta pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Pertanian No 1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Gulat bahkan mengaku telah menemui tim presiden terpilih Prabowo Subianto untuk merevisi aturan tersebut.
"Saya minta kemarin kepada Tim Prabowo itu permentan distop, jangan dulu disahkan. Itu ada kolonial di sana yang melakukan tindakan kecurangan. Bisa diadukan ke KPU, ke Ombudsman," ungkap dia dalam Special Dialogue Strategi Meningkatkan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia Melalui Hilirisasi, Kamis (6/6/2024).
Gulat menegaskan peraturan yang mengatur harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun (mitra) ini merugikan petani swadaya. Di mana aturan ini membuat kacau harga TBS dari petani swadaya karena tidak dilindungi oleh regulasi.
"Seharusnya undang-undang itu melindungi semua. Oleh karena itu, kami juga memberikan opsi bagaimana itu dibuat bahwa semua pabrik kelapa sawit yang 1.200 pabrik membeli TBS-nya wajib dari mitranya. Artinya wajib bermitra. Kalau dia wajib dari mitra, berarti permentan kena semua," papar dia.
Dia menegaskan, bahwa harus ada kesetaraan antara petani sawit swadaya dan petani sawit plasma dengan cara mewajibkan semua pabrik menjalin kemitraan dengan petani sawit.
"Ini saya bilang ke Tim Prabowo yang sedang mempersiapkan kabinet baru, itu distop, jangan dulu (aturan) itu disahkan, itu adalah bentuk penjajahan kepada petani sawit swadaya," tegas Gulat.
(bul/bul)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Deal! 20 Juta Petani dan Bos Sawit Sepakat Coblos Capres Ini
