Di Balik Kepentingan DPR Dalam RUU Energi Baru & Terbarukan

News - Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia
14 June 2022 15:45
Ilustrasi (Photo by Appolinary Kalashnikova on Unsplash)

Jakarta, CNBC Indonesia - DPR RI pada hari Selasa (14/6/2022) ini bakal memparipurnakan Rancangan Undang-Undangan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EB-ET) menjadi RUU inisiatif DPR. Penyusunan RUU EB-ET dinilai banyak kepentingan dalam penyusunannya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai kepentingan dalam penyusunan RUU EBT itu terlihat dari pemisahan antara Enegri Baru (EB) dan Energi Terbarukan (ET).

"Ini menunjukan DPR berusaha mengakomodasi kepentingan EB, tapi tidak ingin kehilangan ET-nya. Dengan begitu RUU ini jadi kehilangan fokus," terang Fabby kepada CNBC Indonesia, Selasa (14/6/2022).


Adapun berdasarkan draf RUU terbaru yang diterima CNBC Indonesia, diketahui antara energi baru dengan energi terbarukan dipisahkan. Dengan begitu, maka RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) kini berubah nama menjadi RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Dalam draf RUU terbaru ini, pasal 9 menyebutkan bahwa sumber energi baru terdiri dari beberapa macam. Diantaranya yakni nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batu bara tercairkan (coal liquefaction), batu bara tergaskan (coal gasification); dan Sumber Energi Baru lainnya.

Bagi Fabby, dengan masukanya energi baru itu, maka pengembangan energi terbarukan menjadi tidak fokus. Padahal energi terbarukan merupakan yang sangat instrumental dalam proses transisi energi karena teknologinya relatif sudah matang, bisa dikembangkan secara cepat dan cost-effective.

"Dibandingkan dengan PLTN yang di sini masuk dalam kategori energi baru, dengan teknologi yang berisiko tinggi dan mahal. Sedangkan teknologi PLTN jenis SMR masih dikembangkan, belum mendapatkan sertifikasi & belum teruji," ungkap dia.

Demikian juga dengan gasifikasi batu bara, Fabby bilang, yang sebenarnya bukan barang baru dan justru problematik jika dikembangkan dalam rangka transisi energi karena akan meningkatkan emisi GRK dan biaya penyerapan carbon dg carbon capture sangat mahal.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno berharap melalui RUU ini pengembangan energi baru ke depan akan lebih bergerak maju. Misalnya seperti pengembangan proyek hidrogen, proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME) hingga PLTN.

"Kita berharap energi baru seperti hidrogen, hilirisasi batu bara seperti DME dan nuklir menjadi semakin tergerakkan untuk dikembangkan di Indonesia," kata Eddy kepada CNBC Indonesia, Selasa (14/6/2022).

Namun demikian, Eddy menilai pengembangan energi baru seperti hidrogen hingga program hilirisasi batu bara ke depan akan lebih tergerak maju ketimbang nuklir. Pasalnya, pengembangan nuklir secara teknis masih membutuhkan tingkat keamanan dan tingkat keselamatan yang menjadi prioritas saat ini.

"Itu menjadi pertimbangan mengapa kita mengurai permasalahan-permasalahan terdahulu sebelum kita gunakan nuklir karenanya kita maksimalkan potensi energi baru yang lain sebelum kita masuk ke nuklir," katanya.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Disiapkan, Harga Listrik Dari EBT Ditekan Serendah-Rendahnya?


(pgr/pgr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading