Tak Ada 'Durian Runtuh' Ekonomi RI Bakal Bergantung ke Mana?

Teti Purwanti, CNBC Indonesia
02 June 2022 15:45
Chairiman CT Corp Chairul Tanjung dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara CNBC IndonesiaEconomic Outlook (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Chairiman CT Corp Chairul Tanjung dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara CNBC Indonesia Economic Outlook (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pesta 'durian runtuh' akibat lonjakan harga komoditas internasional diramal akan selesai pada 2023 mendatang. pemerintah Indonesia harus bersiap mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam dua tahun terakhir, lonjakan harga komoditas memberikan andil atas lonjakan ekspor. Hingga neraca perdagangan mencapai surplus selama 24 bulan berturut-turut. Ekspor pun turut membantu ekonomi pulih dari pandemi covid-19.

Akan tetapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan harga komoditas akan kembali melandai pada 2023. Baik itu minyak dunia, batu bara, nikel, bauksit hingga minyak kelapa sawit alias CPO.

Dok, KemenkeuFoto: Dok, Kemenkeu
Dok, Kemenkeu

Lalu apa rencana pemerintah?

Pemerintah, kata Sri Mulyani sudah mengantisipasi dengan lebih dulu dengan berbagai kebijakan agar tidak ada ketergantungan terhadap ekspor apalagi komoditas.

"Transformasi ekonomi kita akan didorong agar sumber pertumbuhan bisa dijaga seimbang," ujarnya dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR, dikutip Selasa (2/6/2022)

Dok, KemenkeuFoto: Dok, Kemenkeu
Dok, Kemenkeu

Seimbang yang dimaksud adalah antara eksternal dan domestik. Ekspor adalah komponen yang masuk dalam kategori eksternal. Sementara domestik yang selama ini lemah harus diperkuat lewat berbagai kebijakan. Apalagi konsumsi rumah tangga memegang porsi terbesar yaitu 54,4% dan investasi 30,8%

"Selama 2 tahun terpukul pandemi, harus bisa tumbuh cukup tinggi, idealnya di atas 5% investasi di atas 6% tumbuh," jelas Sri Mulyani.

Dok, KemenkeuFoto: Dok, Kemenkeu
Dok, Kemenkeu

Kebijakan yang diancang terlihat dari UU Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Di samping itu juga ada sederet reformasi di sektor keuangan dan kemandirian energi dan pangan.

"Maka kita berharap Indonesia, mampu terus melanjutkan pembangunan meski kondisi global tidak selalu aman dan stabil," tegasnya.


(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani: APBN Jadi Shock Absorber Demi Rakyat

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular