Tetangga RI Pusing Potong Anggaran, Lebih Milih Beli Jet F-35

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan memotong anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 24,5 triliun tahun ini. Namun, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memangkas anggaran untuk menjaga kesehatan fiskal.

Pakistan harus memotong anggaran pendidikan untuk menjaga kesehatan fiskal. Sementara itu, Filipina hingga Thailand dihadapkan pada pilihan sulit untuk tetap mempertahankan anggaran atau memotong alokasi pos anggaran tertentu demi menjaga fiskal yang lebih sehat.

Pemerintah Pakistan memutuskan untuk memangkas anggaran untuk pos-pos penting di tahun depan agar fiskal tetap stabil. Kementerian Pengembangan dan Perencanaan telah meminta seluruh kementerian di negara tersebut untuk benar-benar merencanakan dan mendistribusikan anggaran secara hati-hati. Rencana anggaran diserahkan apda 4 Juni mendatang.

Pakistan hanya mengajukan anggaran sebesar 30 miliar Pakistan rupee (Rp 2,19 triliun) untuk Komisi Pendidikan Tinggi (HEC). Anggaran tersebut jauh di bawah yang diajukan pada proposal awal yakni 104,98 miliar Pakistan rupee (Rp 7,8 triliun). Alokasi HEC tahun depan juga hanya 45% dari yang ditetapkan untuk tahun ini yakni 66,3 miliar Pakistan rupee (Rp 4,8 triliun)."

Pemangkasan anggaran HEC ini akan memaksa dihapuskannya sejumlah program hibah di dunia pendidikan di negara berpopulasi 220 juta tersebut. Ratusan sekolah tinggi dan universitas negara tersebut kini terancam kekurangan dana. Tidak heran jika kemudian pemangkasan anggaran HEC diprotes dunia pendidikan negara tersebut.

"Ada bahaya yang mengancam dari ditutupnya sekolah-sekolah tinggi ini karena mayoritas pelajar di seluruh negeri ini menggantungkan pendanaan HEC. Pendidikan lebih penting daripada keamanan dan pertahanan nasional," tutur Chairman HEC Tariq Banuri , seperti dikutip dari The Express Tribune.

Pemerintah Pakistan juga menghapus anggaran sebesar 40 miliar Pakistan rupee di bawah skema Sustainable Development Goals (SDGs). Pemerintah lebih memilih untuk mempertahankan anggaran untuk proyek di daerah serta menambah ruang fiskal.

Anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dipotong dari 15 miliar Pakistan rupee menjadi 10 miliar Pakistan rupee.
Divisi Pengembangan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 750 juta Pakistan rupee, hanya seperempat dari alokasi awal.