Tetangga RI Pusing Potong Anggaran, Lebih Milih Beli Jet F-35

31 May 2022 14:16

Foto: Perdana Menteri Pakistan yang baru terpilih Shahbaz Sharif (National Assembly of Pakistan via AP)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan memotong anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 24,5 triliun tahun ini. Namun, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memangkas anggaran untuk menjaga kesehatan fiskal.

Pakistan harus memotong anggaran pendidikan untuk menjaga kesehatan fiskal. Sementara itu, Filipina hingga Thailand dihadapkan pada pilihan sulit untuk tetap mempertahankan anggaran atau memotong alokasi pos anggaran tertentu demi menjaga fiskal yang lebih sehat.

Pemerintah Pakistan memutuskan untuk memangkas anggaran untuk pos-pos penting di tahun depan agar fiskal tetap stabil. Kementerian Pengembangan dan Perencanaan telah meminta seluruh kementerian di negara tersebut untuk benar-benar merencanakan dan mendistribusikan anggaran secara hati-hati. Rencana anggaran diserahkan apda 4 Juni mendatang.

Pakistan hanya mengajukan anggaran sebesar 30 miliar Pakistan rupee (Rp 2,19 triliun) untuk Komisi Pendidikan Tinggi (HEC). Anggaran tersebut jauh di bawah yang diajukan pada proposal awal yakni 104,98 miliar Pakistan rupee (Rp 7,8 triliun). Alokasi HEC tahun depan juga hanya 45% dari yang ditetapkan untuk tahun ini yakni 66,3 miliar Pakistan rupee (Rp 4,8 triliun)."

Pemangkasan anggaran HEC ini akan memaksa dihapuskannya sejumlah program hibah di dunia pendidikan di negara berpopulasi 220 juta tersebut. Ratusan sekolah tinggi dan universitas negara tersebut kini terancam kekurangan dana. Tidak heran jika kemudian pemangkasan anggaran HEC diprotes dunia pendidikan negara tersebut.

"Ada bahaya yang mengancam dari ditutupnya sekolah-sekolah tinggi ini karena mayoritas pelajar di seluruh negeri ini menggantungkan pendanaan HEC. Pendidikan lebih penting daripada keamanan dan pertahanan nasional," tutur Chairman HEC Tariq Banuri , seperti dikutip dari The Express Tribune.

Baca:

Pangkas Anggaran Semua Menteri, Sri Mulyani Buka Suara!

Pemerintah Pakistan juga menghapus anggaran sebesar 40 miliar Pakistan rupee di bawah skema Sustainable Development Goals (SDGs). Pemerintah lebih memilih untuk mempertahankan anggaran untuk proyek di daerah serta menambah ruang fiskal.

Anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dipotong dari 15 miliar Pakistan rupee menjadi 10 miliar Pakistan rupee.
Divisi Pengembangan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 750 juta Pakistan rupee, hanya seperempat dari alokasi awal.

Baca:

Sat Set! Sri Mulyani Pangkas Anggaran Kementerian Hingga MPR

Sementara itu, Ferdinand Marcos Jr yang baru saja terpilih sebagai Presiden Filipina pada bulan ini sudah dihadapkan pada dilema dalam memutuskan anggaran tahun 2023.

Merujuk pada The Philippines Star, Menteri Keuangan Filipina Carlos Dominguez III pada Selasa (29//5/2022), mengatakan Filipina membutuhkan tambahan penerimaan sebesar 249 miliar Peso atau sekitar Rp 69 triliun per tahun untuk menjaga fiskal yang sehat.
Menurutnya, ada tiga opsi yang bisa diambil untuk memenuhi target tersebut yaitu menambah utang, menaikkan pajak, atau memangkas anggaran.

Beberapa pos anggaran yang terancam dipangkas adalah infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dominguez mengatakan pemangkasan anggaran sebesar 249 miliar peso setara dengan meniadakan pembangunan jalan sepanjang 8.000 km. Di bidang pendidikan, anggaran tersebut setara dengan ongkos membangun 140.000 sekolah. Di sektor kesehatan, anggaran sebesar itu setara dengan membangun 302 rumah sakit daerah.

Baca:

Anak Eks Diktator Menang Pilpres Filipina, Begini Respons RI

Pemerintah Thailand juga tengah berjuang untuk menghindari pemotongan anggaran tahun 2023. Dilansir dari Bangkok Post, Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-o-cha tengah memperjuangkan agar anggaran negara untuk 2023 yang diajukan sebesar 3,18 triliun bhat (Rp 1.364 triliun) disetujui atau tidak dipotong oleh parlemen.

Pihak oposisi menilai anggaran tahun 2023 tidak mendukung pemulihan ekonomi. Sejumlah pihak juga meminta anggaran pertahanan dipotong karena dinilai terlalu besar dan kurang bermanfaat.
Wakil pemimpin Parta Sarng Anakot Thai, Santi Kiranand, mengatakan beberapa figur penting dan politikus kerap mencampuri komite anggaran parlemen Thailand sehingga anggaran kerap tidak memenuhi kebutuhan banyak orang.
Kiranand mencontohkan pihak militer mengantongi tambahan anggaran senilai 400 miliar bhat (Rp 171,6 triliun) selama 10 tahun ke depan untuk proyek pertahanan.
Tahun depan, angaran pertahanan dialokasikan 197 miliar bhat termasuk untuk pengadaan delapan jet tempur F-35 dan perlengkapan militer lain.
TIM RISET CNBC INDONESIA