Jakarta, CNBC Indonesia - Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 baru akan digelar pada 14 Februari 2024, bersamaan dengan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. Namun, dinamika politik jelang pesta demokrasi itu mulai meningkat ditandai dengan bermunculannya sosok calon presiden yang akan turut serta dalam pilpres mendatang.
Salah satu nama yang mengemuka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dinamika kian menarik yang lantaran salah satu sosok yang dinilai meng-endorse pencapresan Ganjar adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baik Ganjar dan Jokowi merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun, hingga saat ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum menentukan capres yang akan diusung kelak.
Baru-baru ini, Jokowi disebut memperlihatkan sinyal dukungan kepada Ganjar saat menghadiri Rapat Kerja Nasional V Projo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Magelang, Jateng, Sabtu (21/5/2022). Projo merupakan salah satu organisasi relawan yang mendukung pencapresan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.
"Kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi. Urusan politik
ojo kesusu,
sik, jangan tergesa-gesa," ujar Jokowi. "Meskipun... meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini," lanjutnya.
Relawan yang hadir pun meneriaki nama Ganjar. Jokowi membalas dengan mengulang pernyataan yang baru ia sampaikan.
"Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Sekali lagi, persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari bapak-ibu semuanya. Saya akan ajak bicara. Sekali lagi, jangan tergesa-gesa," ujarnya.
Ganjar sendiri tidak mau terlalu percaya diri terhadap sinyal dukungan Jokowi untuk pencapresan Pilpres 2024.
Ganjar tidak mau salah menyimpulkan pernyataan Jokowi pada Rapat Kerja Nasional (rakernas) V Projo di Jawa Tengah pada akhir pekan lalu. Dia menilai Jokowi hanya mengingatkan agar relawan tak terburu-buru menentukan dukungan.
"
Ojo kesusu (Jangan terburu-buru).
Nyebut sopo?
ora nyebut aku, kok. GR, jangan GR. Beliau kan hanya ceritanya begitu saja. Jangan GR, gitu aja GR," ujar Ganjar usai melantik penjabat wali kota dan bupati empat daerah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jateng, Minggu (22/5/2022).
Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Ia menyatakan Projo tak akan terburu-buru menentukan dukungan kepada capres.
Budi menyampaikan Projo memang memiliki hubungan dekat dengan Ganjar. Mereka sama-sama bekerja dalam memenangkan Jokowi di Jawa Tengah pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.
Meski demikian, Budi memastikan pihaknya manut perintah Jokowi. Mereka akan taat untuk tidak terburu-buru mengarahkan dukungan.
"Kalau Pak jokowi bilang
ojo kesusu, siap, pak. Projo akan menentukan capres siapa yang kita dukung pas dapat perintah dari Pak Jokowi," kata Budi dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV akhir pekan ini.
Berita selengkapnya >>> Klik di sini
Direktur Eksekutif Poligov Muhammad Tri Andika menilai Jokowi secara umum akan mendukung semua bakal capres yang maju pada pilpres mendatang.
"Khusus untuk Ganjar, posisi dukungan Jokowi kepada Ganjar akan sangat mempertimbangkan hubungannya dengan Megawati," ujar Andika kepada CNBC Indonesia, Senin (30/5/2022).
Menurut dia, kondisi PDIP yang belum memastikan dukungan kepada Ganjar berpotensi dimanfaatkan oleh partai lain. Misalnya Partai Nasional Demokrat yang dipimpin Surya Paloh.
"Saya dengar Surya Paloh sudah melirik dan menjadikan Ganjar sebagai capres dari Nasdem. Dan dalam pertemuan Surya Paloh dan Jokowi pekan lalu, Nasdem menanyakan posisi Jokowi terhadap Ganjar," kata Andika.
"Kemungkinan Nasdem akan menyampaikan sinyalemen dukungan ke Ganjar pada rakernas Nasdem dalam waktu dekat ini," lanjutnya.
Ganjar merupakan salah satu bakal capres yang selalu berada di urutan tiga teratas berbagai survei. Lantas, mengapa hal tersebut tidak menjadi pertimbangan PDIP, terutama Megawati, untuk segera mencapreskan Ganjar?
"Pilihan Megawati menentukan calon, bukan hanya pertimbangan elektabilitas survei. Tapi juga pertimbangan kelangsungan bagi PDIP sendiri," kata Andika.
Menurut dia, rentang waktu 10 tahun waktu yang cukup bagi Megawati dan PDIP untuk mengenyam pengalaman. PDIP menjadi pemenang, tapi bukan pemimpin.
"Dengan mengusung Puan (Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani), Megawati punya visi menjadikan PDIP bukan sebagai pemenang pemilu, tapi juga pemimpin pemerintahan," ujar Andika.
Ihwal pilpres mendatang, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partai sudah memiliki mekanisme yang berlaku sejak lama terkait pemilihan capres maupun cawapes. Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan mengenai berbagai alternatif pasangan capres-cawapres bagi PDIP semisal pasangan Prabowo-Puan.
"Politik ini semua ada mekanisme ada tahapannya. Politik tidak bisa didasarkan kepada isu. Kecuali amanat penderitaan rakyat yang itu direspons oleh PDI Perjuangan. Sehingga, sah-sah saja bagi siapapun ya untuk berbicara atas nama demokrasi terhadap sesuatu sosok pemimpin yang menjadi preferensi bagi mereka," kata Hasto.
"Tapi bagi PDI Perjuangan mekanisme yang telah sukses dibangun sejak tahun 2014 dan sebelumnya, itu adalah menyerahkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri," lanjutnya di sela-sela Festival Kopi Tanah Air, pekan lalu.
Jelang pilpres, mulai muncul koalisi partai politik. Salah satunya adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digawangi Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional.
Apa tanggapan PDIP terkait fenomena itu?
Hasto mengaku tidak khawatir saat melihat parpol lain sudah membangun koalisi untuk pesta demokrasi nanti. Menurut dia, belajar dari pemilu yang sudah berlangsung sebelumnya, kerja sama partai politik tidak hanya didasarkan kepada kesamaan ideologi, historis, platform partai. Tapi nantinya mengerucut kepada siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.
"Sehingga, selama hal tersebut belum ada suatu kesepahaman bersama dan masih menunggu aspirasi rakyat terhadap calon pemimpin kita dalam Pemilu 2024 yang akan datang, ruang membangun kerja sama itu masih begitu besar," kata Hasto.
"Dan PDIP Perjuangan tetap pada keyakinannya bahwa skala prioritas saat ini untuk rakyat," sambungnya.
Bagi PDI Perjuangan, kata Hasto, kerja sama partai politik ini harus melihat akar dan tujuan partai politik dalam membawa kemajuan dari Indonesia Raya.
"Dan dengan melihat dampak pandemi begitu terasa di kalangan rakyat, PDI Perjuangan mendorong agar prioritas utama saat ini bagi kita adalah menyatu bersama rakyat agar dampak pandemi itu bisa cepat kita atasi," ujar Hasto.
"Mengingat tahapan pemilu cukup lama, dan setelah itu baru kita kristalkan seluruh konsepsi kerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara," lanjutnya.
 Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) (Muhammad Iqbal/CNBC Indonesia). |
