Telat 2 Bulan Larangan Ekspor CPO & Migor Berbahaya Bagi RI?
Damiana Cut Emeria, CNBC Indonesia
25 April 2022 13:20
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat, 22 April 2022 mengumumkan akan melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng, yaitu minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO). Larangan rencananya dimulai Kamis, 28 April 2022.
Pengumuman keputusan Jokowi itu 3 hari berselah sejak Kejaksaan Agung RI menetapkan 4 tersangka dugaan korupsi minyak goreng. Tersangka diduga menyalahgunakan fasilitas ekspor saat terjadi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Salah satunya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), IWW.
Kebijakan ini tentu membuat syok. Bahkan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) harus menggelar rapat darurat setelah Jokowi mengumumkan larangan tersebut.
"Ntar lagi mau meeting malam ini. Abis meeting ya...meeting darurat," kata Tofan Mahdi Ketua Bidang Komunikasi GAPKI saat hendak diminta respons atas larangan ekspor, Jumat malam (22/4/2022).
Founder dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, kebijakan saat ini yaitu bea keluar US$200 per ton dan levy (pungutan ekspor) US$375 per ton, ditambah bantuan langsung (BLT) minyak goreng untuk sekitar 23 juta KK sudah on the right track (di jalur yang benar).
"Jika masih langka atau terlalu mahal, seharusnya pungutan dinaikkan sementara menjadi 2 kali lipat. Tapi menteri terkait tak melakukannya dan pelaku kurang akomodatif pada kebutuhan domestik. Ya terpaksa Presiden keluarkan kebijakan sapu jagat, larang ekspor bahan baku migor dan migor (sementara). Ini akan membawa turbulensi keras bagi industri sawit kita," kata Tungkot kepada CNBC Indonesia, Senin (25/4/2022).
Hanya saja, imbuh dia, petani yang akan menanggung konsekuensi kebijakan tersebut. Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani potensial tertekan. Disparitas harga CPO antara pasar domestik dengan internasional akan makin besar sehingga potensi penyelundupan makin besar.
"Harga TBS akan terjun bebas, PKS (pabrik kelapa sawit) akan mengurangi produksi bahkan stop operasi karena tangki timbun (storage) sudah penuh, harga beli TBS dan harga jual CPO baru tidak menentu. Pemerintah harus mengawal semua pantai agar tidak terjsdi penyelundupan ke luar. Apalagi panen di Mei-Juni ini sudah recovery," jelasnya.
Shock Therapy
Tungkot mengatakan, keputusan Presiden tersebut sebenarnya tidak perlu karena bisa menimbulkan turbulensi. Hanya saja, dia menduga, langkah tersebut hanya sebagai terapi kejut bagi pelaku usaha di dalam negeri.
Sehingga, pelarangan ekspor diperkirakan bisa saja batal diterapkan nantinya.
"Shock therapy untuk ingatkan pelaku sawit, harus punya tanggung jawab juga pada kepentingan bangsa. Jangan seenak masing-masing saja," kata Tungkot.
"Bisa saja. Kenapa mulai berlaku sepekan kemudian (Kamis, 28 April 2022)? Tentu ada pertimbanganya," ujarnya mengenai kemungkinan pembatalan larangan ekspor.
Telat 2 Bulan
Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, keputusan Jokowi tersebut terlambat 2 bulan. Hanya saja, dia menilai, hal itu karena pemerintah ingin menunjukkan telah melakukan sesuatu.
"Larangan ekspor ini nggak relevan juga karena sebenarnya permasalahan puncak sudah terjadi 1-2 bulan lalu. Saat pasokan memang langka, sekarang kan nggak terlalu meski harganya mahal. Jadi telat sebenarnya," kata Yose kepada CNBC Indonesia, Senin (25/4/2022).
 Foto: Video: Hore! BLT Migor Pekan Depan Bakal CairVideo: Hore! BLT Migor Pekan Depan Bakal Cair |
Dia menambahkan, pemerintah juga telah menggelontorkan BLT sebesar Rp500 ribu untuk setiap keluarga yang membutuhkan. Yakni, Rp300 ribu BLT minyak goreng dan Rp200 ribu BPNT (bantuan pangan non tunai).
"Artinya, selama barang ada nggak masalah soal harga. BLT sudah mengompensasi kenaikan harga. Jadi, kondisi sekarang ini sebenarnya sudah oke. Lalu kenapa larangan ekspor baru dikeluarkan saat ini? Toh nggak akan juga bikin harga turun. Yang ada malah menimbulkan penyelundupan, muncul black market. Jadi nggak usah diacak-acak lagi dan kemungkinan nggak akan berhasil," ujar Yose.
Karena itu, dia berharap, pernyataan Presiden akhir pekan lalu hanya sebagai shock therapy atau terapi kejut.
"Kalau hanya shock therapy nggak masalah. Ini pengingat bagi produsen dan petani sawait, jangan terlalu senang harga naik karena inni ada juga pengaruh efek permintaan dari luar. Dan, supaya mereka ada moral obligation shock therapy bagus juga, tapi jangan lama-lama. CUkup 1-2 minggu saja," kata Yose.
Meksi, imbuh dia, tidak menutup kemungkinan larangan ekspor diumumkan mendadak dan terlambat saat ini karena pemerintah sudah terpojok. Setelah tidak mampu mengatasi kesalahan kebijakan dari awal dengan kebijakan atau sanksi politis.
Spoiler Mendag
Hanya saja Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sebenarnya sudah pernah spoiler kebijakan larangan ekspor ini.
Hal itu saat Mendag menanggapi anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid soal langkah pemerintah mengatasi lonjakan harga minyak goreng setelah pemerintah memutuskan melepas harga ke mekanisme pasar per 16 Maret 2022.
Dalam rapat kerja Mendag bersama Komisi IV DPR, Kamis (17/3/2022), Nusron menantang pemerintah menghentikan ekspor jika rakyat masih menderita akibat krisis minyak goreng. Dia mencontohkan larangan ekspor CPO yang diterapkan Jokowi sebagai "bom yang dibutuhkan saat perang" meski harus mengorbankan pihak tertentu.
"Kalau saya, opsi itu tidak pernah dihapus. Opsi bahwa kalau memang keadaan mendesak, kita mesti suplai dalam negeri, opsi untuk melarang itu selalu ada, selalu ada untuk kepentingan Republik Indonesia. Pasti," kata Mendag.
Merespons larangan ekspor CPO dan turunanya oleh Presiden Jokowi, pengusaha dan petani pun bereaksi.
Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Tofan Mahdi mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit. Dan akan melaksanakan kebijakan seperti yang disampaikan oleh Presiden. Sambil memantau dampaknya terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.
"Kami akan memonitor perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan tersebut," kata Tofan dalam keterangan tertulis, Jumat (22/4/2022).
"Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut," lanjut dia.
Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, mengapresiasi larangan yang dinilai sementara dengan batasan ketersediaan minyak goreng yang merata dalam negeri dengan harga yang bisa dijangkau.
"Kami sudah memantau sejak kemarin per 24 April 2022 di beberapa lokasi. Ada beberapa penurunan harga Rp400 per kg (Sekadau, Kalimantan Barat) dan di Jambi sekitar Rp500 per kg. Lalu harga hari ini sudah mulai turun lagi, ada yang hingga R1.000. Tapi ada juga yang Rp400-600/kg. Semuanya bervariasi," kata Darto dalam keterangan tertulis Senin (25/4/2022).
Solusi untuk masalah ini adalah, ujarnya, harus ada pencatatan di pabrik soal nama-nama petani yang supply buah masuk pabrik.
"Sebab ini akan menguntungkan pabrik perusahaan karena ketika ada situasi normal, mereka akan menjual CPO dengan harga normal tetapi mereka membeli buah sawit dari petani dengan harga murah," lanjut dia.
Hanya saja, imbuh dia, masalah serupa seperti kelangkaan minyak goreng dengan lonjakan harga tak terkontrol berpotensi berulang di kemudian hari.
"Sebab pelaku usaha minyak goreng mengusai hulu-hilir minyak sawit. Mereka hanya segelintir orang," kata dia.
Apalagi, imbuh dia, negara tidak memiliki refinery minyak goreng.
"Bapak Presiden harus memperkuat koperasi petani ataupun BUMN untuk mengembangkan refinery minyak goreng baik skala mikro maupun skala besar," kata Darto.
Dengan begitu, negara tidak lagi kalah dengan segelintir orang itu.
"Ini juga bahaya bagi keamanan ekonomi dan politik dalam negeri. Dengan kartelisasi saja, bisa memporak-porandakan stabilitas politik dalam negeri," kata Darto.
Di satu sisi, Yose menyoroti dampak larangan ekspor CPO oleh Jokowi terhadap posisi Indonesia yang tengah memegang presidensi atau keketuaan G-20.
"Ini berbahaya bagi Indonesia dalam tingkatan dunia, presidensi G20. Dimana salah satu bahasan G20 adalah mengenai supply chain komoditas penting dunia. Supaya nggak ada negara produsen yang melakukan larangan ekspor," kata Yose.
Mengutip keterangan resmi Kementerian Pertanian (Kementan), Indonesia melalui Sekjen Kementan Kasdi Subagyono justru menekankan pentingnya keterbukaan akses pangan dunia serta inovasi agri-preneurship melalui pertanian digital.
"Kita juga sampaikan bahwa terkait pangan semua negara harus membuka aksesnya. Artinya tidak ada batas dari negara manapun. Jadi negara yang menghasilkan banyak produksi harus share juga kepada negara yang kekurangan. Kira-kira seperti itu yang kita tekankan dalam forum ini," ujar Kasdi saat memimpin pertemuan deputi pertanian G20 yang digelar secara virtual di Novotel Bogor, Jawa Barat Rabu, (30/32022).
Disebutkan bahwa, Agriculture Working Group (AWG) G20 mengambil tema 'balancing production and trade to fulfil food for all'. Fokus pada keseimbangan antara produksi dengan perdagangan untuk memenuhi pangan untuk semua.
Yose mengatakan, sebagai produsen CPO terbesar dunia, larangan ekspor akan menimbulkan masalah di tengah masih belum terurainya krisis pangan saat ini. Dengan Presiden mengumumkan larangan ini akan berbahaya ke depan.
"Pangan ini rentan, di tengah efek domino gangguan rantai pasok, masalah produksi akibat gagal panen, negara lain akan ikut melakukan larangan ekspor. Indonesia yang akan kesulitan sendiri. Jadi, sebaiknya jangan kelamaan, dicabut lagi (larangan ekspor CPO)," kata Yose.
Efek Domino
Sementara itu, Tungkot mengatakan, larangan ekspor CPO dan turunannya akan menguntungkan sebagian pihak.
"Indonesia itu produsen minyak nabati terbesar dunia. Jadi jika Indonesia mengurangi pasokan ke pasar dunia, harga minyak sawit dan minyak nabsti dunia makin naik lagi. Berpesta poralah Malaysia, Thailand, Kolombia, dan priodusen minyak nabati lainya. Kita gigit jari," kata Tungkot.
Mengutip tradingeconomics, harga CPO internasional pada 25 April 2022 bergerak naik 6% lebih ke rentang MYR6.751 per ton, setelah sempat anjlok ke MYR6.353 per ton pada 21 April 2022, dari posisi 15 April 2022 yang mencapai MYR6.949,9 per ton.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Emak-emak Merapat! Ini yang Bikin Harga Minyak Goreng Terbang
Most Popular