Puan: Penjabat Kepala Daerah Harus Kerja All Out Buat Rakyat

News - Khoirul Anam, CNBC Indonesia
20 April 2022 12:17
Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau masyarakat terkait prokes selama Ramadan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar pemilihan penjabat kepala daerah dilakukan secara selektif. Menurutnya, penjabat kepala daerah yang akan bertugas hingga pelaksanaan Pilkada serentak pada 2024 harus memenuhi kualifikasi, berintegritas, dan memahami kondisi riil pembangunan daerah yang akan dipimpinnya.

"Sehingga bisa langsung tancap gas melakukan kerja-kerja buat rakyat di daerahnya," kata Puan, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/4/2022).

Diketahui gelombang pertama penjabat kepala daerah akan mulai bertugas pada pertengahan Mei 2022 dengan jumlah 101 untuk memimpin di 5 provinsi, 6 kota, dan 3 kabupaten. Sementara itu pada 2023, ada 171 penjabat kepala daerah yang akan memimpin sementara daerah.


Dia mengingatkan, penjabat kepala daerah yang nantinya dipilih harus sudah menguasai kebutuhan dari daerah yang akan dipimpinnya.

"Jangan setelah menjabat, baru mempelajari lagi dari nol daerah yang dipimpinnya. Ingat, sekarang rakyat butuh pemulihan ekonomi yang super cepat dari dampak Covid-19," ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

"Meskipun akan menjabat sementara, penjabat kepala daerah harus menjalankan pemerintahan daerah dan melayani rakyat dengan 'all out', "tambah Puan.

Dia menegaskan, penjabat kepala daerah tidak boleh menjalankan tugas-tugas secara seadanya hanya karena merasa jabatannya bersifat sementara. Apalagi hanya mengambil keuntungan sesaat dari jabatannya.

"Karena ketika hanya dijalankan seadanya, sementara masa tugas penjabat kepala daerah ada yang hampir separuh masa jabatan kepala daerah definitif, rakyat yang akan dirugikan," tegasnya.

Puan juga meminta pemerintah melakukan proses seleksi secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.

"Siapkan sarana yang memadai apabila masyarakat hendak memberi masukan dan lakukan penyaringan secara terukur dan terbebas dari kepentingan politik," ujarnya.

Dia mengharapkan pemerintah cermat dalam proses penyaringan dan menetapkan penjabat kepala daerah dengan kemampuan yang sesuai karakteristik daerah. Menurutnya, penting sekali bagi pemerintah menetapkan penjabat kepala daerah yang memahami kebutuhan sosial dan ekonomi di daerah yang akan dipimpinnya.

"Pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala tanpa menunggu masa jabatannya habis. Jika di tengah jalan nantinya kinerja penjabat kepala daerah ini mulai terlihat lemah, apalagi kedapatan mengambil keuntungan dari jabatannya, segera evaluasi dan tindak tegas menurut aturan yang berlaku," tegasnya.

Puan pun menilai dibutuhkan partisipasi masyarakat sipil dan media untuk mengawasi ekstra ketat para penjabat kepala daerah. Selain itu, pemerintah juga diminta memperhatikan masukan dan pertimbangan dari DPR, khususnya Komisi II sebagai representasi rakyat.

"Pengawasan yang super ketat ini mutlak sebagai kompensasi jabatan Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk pemerintah, bukan dipilih rakyat," tutupnya.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Puan: Pemulihan Ekonomi Harus Dirasakan Rakyat


(rah/rah)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading